Pakistan Larang Gerakan Hak Asasi Pashtun, Ratusan Aktivis Ditangkap
- Pemerintah Pakistan melarang PTM sebagai organisasi terlarang, menyatakan kegiatan merugikan perdamaian dan keamanan negara.
- PTM didirikan pada 2014 dan kritis terhadap militer Pakistan, menuntut pertanggungjawaban dalam kasus penghilangan paksa dan pemulihan hak sipil bagi komunitas Pashtun.
- Lebih dari 200 aktivis PTM ditangkap menjelang pertemuan nasional, disertai kecaman keras dari Komisi HAM Pakistan (HRCP) dan peringatan akan potensi mengasingkan komunitas Pashtun.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Pakistan mengumumkan pelarangan terhadap Pashtun Tahaffuz Movement (PTM), sebuah kelompok hak asasi yang terkemuka, dengan menetapkannya sebagai organisasi terlarang pada Minggu (6/10/2024). Keputusan ini diambil berdasarkan Pasal 11B Undang-Undang Anti-Terorisme tahun 1997.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Dalam Negeri Pakistan menyatakan bahwa PTM terlibat dalam kegiatan yang merugikan perdamaian dan keamanan negara. PTM sendiri dikenal sebagai gerakan yang memperjuangkan hak-hak etnis Pashtun, khususnya mereka yang terkena dampak perang Pakistan melawan Taliban dan afiliasinya di wilayah perbatasan Afghanistan.
Langkah kontroversial ini segera menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia dan kelompok masyarakat sipil.
1. Ratusan aktivis PTM ditangkap jelang pertemuan nasional
PTM, yang didirikan pada tahun 2014, telah lama menjadi duri dalam daging bagi pemerintah dan militer Pakistan. Gerakan ini dikenal karena kritiknya yang tajam terhadap militer terkait dugaan penghilangan paksa dan pembunuhan di luar hukum terhadap aktivis hak asasi dan pemimpin etnis di wilayah Pashtun.
"PTM telah konsisten dalam perjuangannya yang damai untuk hak-hak rakyat Pashtun, termasuk tuntutan pertanggungjawaban dalam kasus penghilangan paksa dan pemulihan hak-hak sipil bagi komunitas Pashtun," ujar Sohail Abro, Ketua Jeay Sindh Freedom Movement (JSFM), dilansir dari Firstpost.
Meskipun bukan partai politik, PTM telah berhasil menggelar rapat umum besar yang sebagian besar damai. Gerakan ini menarik puluhan ribu orang untuk menuntut perlindungan dari negara.
Sebelum dilarang, PTM berencana mengadakan pertemuan nasional selama tiga hari pada minggu ini di Khyber Pakhtunkhwa. Pertemuan ini akan digelar sebagai tanggapan atas memburuknya situasi keamanan di wilayah tersebut.
2. Komisi HAM Pakistan kecam pelarangan PTM
Menurut laporan dari PTM, lebih dari 200 aktivis mereka telah ditangkap dalam beberapa hari terakhir menjelang jirga (dewan tetua) yang sedang direncanakan. Pendiri dan pemimpin organisasi, Manzoor Pashteen, dilaporkan kini bersembunyi untuk menghindari penangkapan.
Komisi HAM Pakistan (HRCP) mengecam keras keputusan pemerintah dan meminta pencabutan larangan terhadap PTM.
"HRCP mengutuk keputusan pemerintah untuk melarang PTM, sebuah gerakan berbasis hak yang tidak pernah menggunakan kekerasan dan selalu menggunakan kerangka konstitusi untuk memperjuangkan tujuannya," kecam HRCP, dilansir dari Al Jazeera.
Sementara itu, JSFM memperingatkan bahwa pelarangan PTM dapat semakin mengasingkan komunitas Pashtun dan berpotensi mendorong mereka ke arah kelompok militan.
"Tindakan ini bukan hanya pelanggaran berat hak asasi manusia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi negara," tegas Abro.
3. Situasi keamanan memburuk, 1.000 tewas dalam 3 bulan
Pelarangan PTM terjadi di tengah upaya pemerintah Pakistan untuk membatasi perbedaan pendapat, termasuk menekan kekuatan jalanan pendukung mantan Perdana Menteri Imran Khan yang kini dipenjara. Langkah ini juga muncul hanya beberapa hari sebelum Pakistan menjadi tuan rumah pertemuan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO).
Pakistan sendiri tengah menghadapi peningkatan serangan di wilayah perbatasan dekat Afghanistan sejak Taliban berkuasa di Kabul pada tahun 2021. Dilansir The Guardian, hampir 1.000 orang tewas dalam serangan militan dan operasi kontra-terorisme dalam tiga bulan terakhir, mayoritas di Khyber Pakhtunkhwa dan Balochistan yang berdekatan.
Di sisi lain, pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif semakin tidak populer di tengah krisis ekonomi dan inflasi yang tinggi. Beberapa tokoh senior partai berkuasa, Pakistan Muslim League Nawaz (PML-N), telah berulang kali menyalahkan Imran Khan dan partainya, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), atas masalah negara.
Maryam Nawaz, kepala menteri PML-N di Punjab, bahkan menyebut PTI sebagai kelompok teroris.
"PTI adalah kelompok teroris yang berulang kali menyerang negaranya sendiri, negara harus memperlakukan PTI seperti teroris, jika tidak, akan terlambat," ujar Nawaz.
