Partai di Georgia Rencanakan Bikin Website Daftar Orang Tidak Disukai

Juru bicara Parlemen Georgia Shalva Papuashvili mengungkapkan bahwa kepengurusan partai memutuskan untuk membangun laman khusus yang memuat daftar pembuat onar dan kerusuhan di Georgia. 

"Semua yang akan dimasukkan dalam website khusus itu dan akan dipublikasikan secara transparan kepada seluruh warga Georgia. Semua kebijakan yang diterapkan ini berfungsi melawan orang yang berniat melanggar hukum dan konstitusi, serta mengancam keamanan negara," terangnya, dikutip OC Media.

"Negara bertanggung jawab penuh dalam melawan segala bentuk aksi kekerasan, ketidaktertiban yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan demonstrasi damai," tambahnya. 

Namun, ia tidak menejelaskan secara detail kriteria orang yang dapat dimasukkan ke dalam basis data tersebut. Ia pun tidak menjelaskan apakah website tersebut akan dioperasikan usai demonstrasi menolak RUU anti-agen asing. 

Mendengar pernyataan Papuashvili, sejumlah tokoh politik oposisi Georgia melontarkan kritikan terhadap rencana pemerintah. Terdapat dugaan basis data ini hanya ditujukan untuk menekan warga dan oposisi untuk terus berkuasa. 

"Basis data seperti ini hanya ada ketika masa Uni Soviet yang nantinya diikuti oleh penekanan dan deportasi massal. Basis data seperti ini juga ada ketika Nazi Jerman berkuasa dan berfungsi mempersekusi orang yang berbeda pendapat," ungkap Roman Gotsiridze selaku pemimpin Eurooptimists.

"Pernyataan seperti ini ilegal, tidak sesuai konstitusi, dan menciptakan sebuah registrasi khusus seperti halnya metode yang diterapkan KGB. Metode ini sudah tidak digunakan lagi saat ini dan hanya ada pada 1 atau 2 negara otoriter," sambungnya. 

Wakil Presiden Komisi Eropa dan Perwakulan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengungkapkan rencana penangguhan status kandidasi Georgia dalam Uni Eropa (UE) di tengah sikap anti-demokratis. 

"Sikap anti-demokratik yang diterapkan otoritas Georgia, terutama keinginan untuk mengesahkan RUU anti-agen asing yang meniru hukum di Rusia, membungkam dan melakukan kekerasan kepada demonstran telah melewati batas," ujarnya, dikutip Civil. 

"Aksi seperti itu akan berdampak pada peningkatan tensi dan polarisasi di dalam politik dan masyarakat Georgia. Ini perlu diperhatikan karena tidak dapat lagi dihiraukan oleh Uni Eropa," tambahnya. 

Ia menyatakan agar seluruh Komisi Eropa beraksi dengan menangguhkan status kandidasi Georgia dalam UE dan implementasinya, beserta pengkajian ulang pendanaan UE kepada pemerintah Georgia.