PBB dan ECOWAS Sebut 1.900 Tewas akibat Terorisme di Afrika Barat

Touray menyebut bahwa kelompok teroris sudah menggelar perang ekonomi terhadap negara-negara di Afrika Barat, terutama di Mali dan Nigeria. Kelompok itu menyebabkan kekacauan di Mali dan menculik anak sekolah di Nigeria. 

Ia menyerukan kepada seluruh negara ECOWAS untuk mengekspansi personel militer. Saat ini, pasukan ECOWAS hanya sebesar 1.650 personel dan akan ditingkatkan menjadi 5 ribu personel dengan dukungan negara anggota dan rekan internasional. 

Presiden Komisi ECOWAS itu menyesalkan terkait dengan dispersi inisiatif anti-terorisme usai keluarnya Mali, Burkina  Faso, dan Niger. Kepergian ketiga negara pimpinan junta militer itu menimbulkan perpecahan dan ketidakpercayaan di kawasan. 

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memperingatkan bahwa Afrika Barat bukanlah sebatas drama, tapi itu adalah realita. Namun, maraknya aksi terorisme di Afrika Barat adalah ancaman global. 

“Kami menghadapi risiko sebuah bencana besar yang memiliki efek domino di seluruh kawasan. Banyak negara yang terdampak besar imbas terorisme di kawasan Sahel. Saya menyatakan solidaritas kepada seluruh warga di kawasan Sahel,” tuturnya, dikutip dari Africa News.

Pernyataan Guterres disampaikan berkaitan dengan krisis keamanan di Mali akibat serangan Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM). Hingga kini, Sahel ditetapkan sebagai episentrum dari terorisme global. 

Pada saat yang sama, PBB mengecam penculikan lebih dari 20 anak perempuan di Maga, Nigeria. Penculikan ini menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan pada anak-anak sekolah di Nigeria. 

Penculikan tersebut terjadi pada Senin (17/11/2025) ketika kelompok bersenjata menyerang asrama di sebuah sekolah khusus perempuan. Sempat terjadi baku tembak antara teroris dan polisi sebelum pelaku menculik anak-anak tersebut. 

UNICEF menyerukan agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas tindakan buruknya kepada anak-anak. Organisasi itu melaporkan bahwa hanya ada 37 persen dari sekolah di Nigeria yang memiliki sistem peringatan dini ancaman keamanan, termasuk kekerasan dan serangan bersenjata.