Dukung Ekosistem Halal, Pemprov Jateng Perluas Akses Sertifikat Halal

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Tengah, Ika Efrilia menyampaikan, dari jutaan produk tersebut, jumlah sertifikat halal yang telah diterbitkan mencapai 852.083 sertifikat.

"Peningkatan tersebut tidak terlepas dari berbagai program fasilitasi dan kemudahan sertifikasi halal, termasuk program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang menyasar pelaku UMKM," ungkap Ika saat audiensi bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang pada  Senin, 9 November 2026.

Berdasarkan data BPJPH, penerbitan sertifikat halal meningkat dari 667 sertifikat selama 2020, menjadi 214.207 sertifikat selama 2026. Sementara itu, jumlah produk yang tersertifikasi halal pada 2026 saja mencapai 831.481 produk.

Untuk mempercepat perkembangan ekosistem halal, BPJPH bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Salah satu langkah strategis dilakukan melalui penandatanganan komitmen bersama BPJPH dan 35 pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah pada 21 April 2026. Dalam komitmen tersebut, ditetapkan target capaian produk tersertifikasi halal sebanyak 557.269 produk pada 2026 dan 556.616 produk pada 2027.

Selain memperkuat kebijakan, perluasan akses layanan juga menjadi perhatian dalam pengembangan ekosistem halal di Jawa Tengah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menghadirkan gerai layanan BPJPH di Mal Pelayanan Publik (MPP) kabupaten/kota. Sejumlah daerah yang telah memiliki gerai layanan tersebut antara lain Kabupaten Jepara, Kendal, Pati, Pekalongan, Kudus, Demak, Sukoharjo, dan Rembang. 

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, penguatan ekosistem halal membutuhkan keterlibatan seluruh pemerintah daerah. Dukungan tidak cukup hanya melalui kebijakan di tingkat provinsi, tetapi juga perlu diwujudkan melalui program dan penganggaran di masing-masing kabupaten/kota.

"Kita membutuhkan distribusi ke 35 kabupaten/kota untuk menganggarkan pendampingan, sehingga semakin banyak pelaku UMKM yang mendapatkan sertifikat halal," ujarnya.

Pemprov Jateng juga tengah merumuskan langkah strategis untuk menata ekosistem halal yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi daerah, khususnya ekonomi syariah dan pariwisata ramah muslim.

"Setelah dirumuskan, kami akan mendapatkan resume dari Biro Perekonomian untuk menata ekonomi Jawa Tengah, khususnya ekonomi syariah dan pariwisata ramah muslim," jelasnya.

Ia menegaskan, penyediaan anggaran pendampingan sertifikasi halal tidak boleh hanya bertumpu pada APBD Provinsi Jawa Tengah, mengingat jumlah pelaku usaha yang perlu difasilitasi cukup besar. Karena itu, pemerintah kabupaten/kota didorong ikut mengambil peran sesuai dengan mekanisme penganggaran masing-masing daerah.

Melalui berbagai upaya tersebut, Pemprov Jateng berharap semakin banyak UMKM yang memperoleh kemudahan sertifikasi halal. Dengan demikian, produk lokal memiliki jaminan kehalalan yang jelas, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperluas peluang pemasaran dan daya saing usaha. (WEB)