PBB Desak Kolombia Percepat Kesepakatan Damai 2016

Pemerintah Kolombia dinilai belum sepenuhnya menerapkan perjanjian damai tahun 2016. Penyelesaian konflik tersebut membutuhkan komitmen terhadap seluruh butir kesepakatan, termasuk pembangunan desa, pengaktifan kembali komisi perundingan yang sempat terhenti, serta kepastian alokasi anggaran negara bagi lembaga pelaksana.

"Perjanjian ini memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian, tetapi pelaksanaannya selama bertahun-tahun masih memiliki banyak kekurangan dan masih banyak hal yang harus diselesaikan," ujar Kepala Misi Verifikasi PBB di Kolombia, Miroslav Jenca.

PBB mencatat pemerintah baru memang berkomitmen untuk mematuhi ketentuan hukum dari kesepakatan tersebut. Namun, pihak terkait dinilai belum menguraikan rencana kerja yang jelas mengenai penerapannya di lapangan.

Pengaruh kelompok bersenjata ilegal dan sindikat bisnis gelap dinilai semakin memperburuk situasi keamanan di wilayah pedalaman. Berdasarkan data pertahanan, jumlah anggota kelompok bersenjata meningkat dari 15 ribu menjadi 28 ribu personel, dengan kekuatan kelompok Klan Teluk menembus 10 ribu milisi. Kondisi ini membuat masyarakat rentan terhadap aksi pemerasan, penyerangan terhadap aktivis, serta perekrutan paksa anak-anak di bawah umur. PBB menegaskan bahwa stabilitas keamanan membutuhkan kehadiran nyata negara di wilayah-wilayah konflik.

"Bagi para petani, pekerja, anak-anak, dan pasukan keamanan kami, perdamaian belum pernah benar-benar terwujud," ujar Menteri Luar Negeri Kolombia, Omar Bula.

Untuk meredam pengaruh kartel tersebut, pemerintah Kolombia menyatakan telah memperketat penegakan hukum melalui operasi penangkapan massal serta penyitaan ratusan ton narkotika.

Lebih dari 11 ribu mantan gerilyawan tetap berkomitmen beralih ke kehidupan sipil dengan menjalankan 6 ribu proyek produktif serta 300 koperasi pertanian hingga tekstil. Meski demikian, keselamatan mereka dinilai terus terancam menyusul kasus pembunuhan terbaru di Departemen Cesar yang menambah jumlah korban jiwa mantan kombatan menjadi 501 orang sejak 2016.

"Peningkatan perlindungan dan penyediaan kesempatan bagi mereka yang telah meletakkan senjata harus menjadi prioritas utama demi mencegah kembalinya kekerasan," tegas Miroslav Jenca.

Pemerintah Kolombia meminta agar mandat pengawasan internasional difokuskan pada jaminan keamanan serta reintegrasi sosial. Sementara itu, PBB menyatakan siap mendampingi proses tersebut dengan mengoptimalkan peran pos perwakilan di wilayah konflik.