PBB Desak Pemulihan Jalur Pelayaran Selat Hormuz dan Laut Merah

15 Nov 2026, 23:51 WIB3 min read

Agistiadi Nugraha

News

Channel

Add Us on Google

ilustrasi bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (Makaristos, Public Domain, via Wikimedia Commons)

Intinya Sih

PBB mencatat 134 insiden pelayaran di Selat Hormuz dan perairan Timur Tengah hingga 11 November, menewaskan 25 pelaut serta mengganggu perdagangan internasional.
Pembatasan navigasi memicu kenaikan biaya energi, transportasi, dan asuransi; PBB mendesak pemulihan pelayaran aman untuk menjaga pasokan pupuk serta barang penting.
PBB mendorong dialog AS-Iran guna mencegah eskalasi, sementara GCC meminta Dewan Keamanan menghentikan serangan terhadap anggotanya, kapal komersial, dan fasilitas energi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan meningkatnya serangan terhadap kapal-kapal komersial di sekitar Selat Hormuz dan Bab al-Mandab yang mengancam stabilitas kawasan serta ekonomi global. Peringatan tersebut disampaikan dalam pengarahan virtual Dewan Keamanan PBB, Jumat (13/11/2026).

Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Timur Tengah, Asia, dan Pasifik Khaled Khiari menegaskan bahwa eskalasi maritim terjadi saat sejumlah kapal niaga beserta awaknya terjebak di kawasan Teluk selama berbulan-bulan. Pengarahan yang digelar atas permintaan Bahrain tersebut menyoroti pembatasan navigasi maritim yang kian menambah ketidakpastian jalur perdagangan internasional.

1. Lonjakan serangan kapal dan dampak ekonomi

Selat Hormuz (MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, Public Domain, via Wikimedia Commons)

Dilansri Anadolu Agency, Organisasi Maritim Internasional (IMO) mencatat Oktober menjadi bulan dengan insiden tertinggi terhadap pelayaran komersial sejak Februari. Hingga 11 November, badan tersebut mendata 134 insiden terkonfirmasi di Selat Hormuz serta perairan Timur Tengah yang lebih luas. Sebanyak 25 pelaut tewas, sementara korban lainnya luka-luka atau masih hilang.

Khiari menekankan pentingnya perlindungan terhadap sektor logistik sipil di perairan strategis tersebut. "Kapal-kapal sipil dan pelayaran komersial tidak boleh menjadi sasaran," ujarnya di hadapan Dewan Keamanan. Pembatasan pelayaran telah memicu lonjakan biaya energi, transportasi, serta asuransi yang memperberat inflasi dan mengancam ketahanan pangan dunia.

Mengutip penegasan Sekretaris Jenderal PBB, ia menekankan bahwa titik sempit maritim tidak boleh dijadikan instrumen pemaksaan antarpihak. PBB meminta pemulihan penuh navigasi maritim yang aman tanpa hambatan demi kelancaran pasokan pupuk dan barang-barang penting lainnya. Pemulihan jalur energi alternatif saat ini dinilai belum mengembalikan volume pengiriman ke tingkat sebelum konflik.

2. Dorongan diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran

Kapal militer AS di Selat Hormuz (Official U.S. Navy Page from United States, Public Domain, via Wikimedia Commons)

PBB menyambut baik ketiadaan kontak militer besar antara Amerika Serikat dan Iran sejak awal September. Meski demikian, Khiari menyatakan kekhawatiran atas retorika yang mengarah pada potensi konfrontasi bersenjata baru. Kendati aksi militer kembali berlanjut pascapenandatanganan memorandum serta terjadinya kebuntuan negosiasi mengenai isu nuklir dan sanksi, Khiari tetap menyambut baik dimulainya kembali aktivitas diplomasi di kawasan.

Lembaga internasional tersebut mendorong kedua pihak memanfaatkan peluang dialog yang kembali bergulir di Doha dan wilayah sekitarnya. Khiari berharap para mediator dapat membantu mencapai penyelesaian damai yang bertahan lama. Sebagaimana dilaporkan Anadolu Agency, Khiari memperingatkan bahwa eskalasi baru akan membawa dampak kehancuran bagi Iran, kawasan Timur Tengah, dan masyarakat internasional.

3. Sikap tegas Dewan Kerja Sama Teluk

Laut Merah (AFRICOM Public Affairs Office, Public Domain, via Wikimedia Commons)

Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) Jasem Mohamed Albudaiwi menyatakan penolakan terhadap segala bentuk pelanggaran kedaulatan negara anggota. "Negara-negara GCC menolak setiap pelanggaran terhadap keamanan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah mereka," katanya saat berbicara di Dewan Keamanan PBB. GCC menegaskan bahwa serangan terhadap negara-negara anggota telah melanggar hukum internasional dan membutuhkan tindakan nyata dewan.

Albudaiwi mendesak Dewan Keamanan mengambil langkah tegas untuk menghentikan serangan Iran terhadap negara-negara anggota serta serangan kelompok Houthi, sekaligus melindungi kapal-kapal pelayaran, awak kapal, dan fasilitas energita. Dia menegaskan bahwa GCC tetap menjadi mitra yang berkomitmen mendukung stabilitas keamanan energi global serta upaya mediasi damai.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.