PBB Desak Pimpinan Junta Militer Myanmar Mundur

25 Okt 2021, 05:30 WIB

(Facebook/Min Aung Hlaing)

Jakarta, IDN Times - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pimpinan junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, untuk mengundurkan diri. Utusan Khusus PBB terkait Myanmar, Christine Schraner Burgener mengatakan jenderal pimpinan junta militer sebaiknya memberikan kekuasaan kepada pemerintahan sipil, sesuai dengan keinginan masyarakat.

"Jika Jenderal Senior Min Aung Hlaing benar-benar peduli terhadap masa depan negaranya, maka dia harus mengundurkan diri dan memberikan kekuasaan Tatmadaw kepada pemerintahan sipil, sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat,” kata Burgener dalam pernyataannya di Dialog Interaktif Komite Ketiga Sidang Umum yang diakses dari Jakarta, Minggu (24/10/2021), seperti dilansir kantor berita ANTARA.

Burgener mengatakan dia tidak melihat ada masa depan yang cerah atau pun stabil untuk Myanmar di bawah kepemimpinan Panglima Tatmadaw (Angkatan Bersenjata Myanmar).

1. Junta militer tidak responsif terhadap seruan pencegahan kekerasan

Default Image IDN

Dia pun menggarisbawahi sikap pihak militer Myanmar yang tidak responsif terhadap seruan untuk mencegah peningkatan kekerasan. Junta militer juga dinilai tidak responsif untuk mengambil langkah de-eskalasi, termasuk dengan membebaskan anggota-anggota pemerintahan sipil Myanmar termasuk Presiden Win Myint dan Konselor Negara Aung San Suu Kyi.

“Selama tak ada tanda-tanda keseriusan dari Tatmadaw menuju resolusi damai, saya mendesak semua negara anggota (PBB) dan organisasi regional yang hadir di sini untuk berhati-hati dan menahan diri dari langkah-langkah yang dapat memberikan legitimasi terhadap upaya untuk mendapatkan akses tanpa tujuan yang jelas,” paparnya.

2. Kondisi HAM, sosio-ekonomi, dan kelompok rentan kian terpuruk di Myanmar

Default Image IDN

Dia mengatakan dukungan untuk hak asasi manusia, kondisi kemanusiaan dan sosio-ekonomi di Myanmar juga kian menurun bersamaan dengan kapasitas negara untuk menghadapi ancaman COVID-19. Arah perkembangan situasi saat ini, lanjutnya, menuju ke skenario di mana Myanmar berhadapan dengan konflik yang berkepanjangan.

"Diikuti dengan keruntuhan ekonomi, orang-orang yang terpaksa mengungsi dalam jumlah yang lebih besar, dan situasi HAM yang semakin memburuk."

Burgener juga menyoroti meningkatnya tekanan terhadap kelompok-kelompok rentan di Myanmar sejak kudeta militer yang terjadi pada 1 Februari lalu. Hal itu diperburuk dengan ketegangan berkepanangan yang kian memburuk di berbagai penjuru negara.

"Penderitaan yang dirasakan oleh komunitas-komunitas rentan, terutama kelompok etnis Rohingya dan kelompok agama minoritas, telah meningkat," ujarnya.

3. Pengaruh buruk ke kawasan

Ilustrasi ASEAN. (setnas-asean.id)

Semua itu akan membawa konsekuensi buruk bagi masyarakat Myanmar, serta negara-negara tetangga dan kawasan secara keseluruhan.

“Myanmar bergerak cepat menuju jurang yang dalam, dan pengorbanan apa pun yang perlu dilakukan untuk mengubah arah akan menjadi biaya yang kecil dibandingkan dengan tantangan-tantangan besar yang akan kita hadapi beberapa tahun ke depan,” katanya.

Selain itu, dia juga menyebut kurangnya kemajuan dari konsensus lima poin ASEAN sebagai sesuatu yang “problematis”. Terkait peran komunitas internasional, dia menyerukan pentingnya tujuan untuk mencapai solusi politik dan kompromi untuk menjadi dasar dari kegiatan-kegiatan dialog yang berlangsung.