PBB Desak Taliban Setop Penahanan Perempuan terkait Aturan Hijab

UNAMA menyatakan keprihatinannya atas penangkapan sejumlah perempuan di Provinsi Herat yang terjadi dalam sepekan terakhir. Meski PBB tidak merinci jumlah warga yang ditahan, media lokal melaporkan sedikitnya 21 perempuan dan anak perempuan telah ditangkap oleh polisi moral.

Operasi penertiban ini menyasar sejumlah titik keramaian, seperti kawasan Jalan Raya Selatan, Pasar Almas, dan distrik Jibrael. Warga yang ditahan dilaporkan mencakup seorang perawat rumah sakit dan anak di bawah umur. PBB menegaskan bahwa kebebasan bergerak adalah hak fundamental setiap individu.

"UNAMA prihatin atas beberapa penangkapan dan penahanan perempuan di Herat atas dugaan ketidakpatuhan terhadap aturan berpakaian, yang menimbulkan kekhawatiran serius terkait hak asasi manusia," kata perwakilan UNAMA.

Penertiban di Herat didasarkan pada instruksi Direktorat Amar Makruf Nahi Mungkar setempat. Aturan baru tersebut mewajibkan perempuan mengenakan hijab yang menutup seluruh tubuh dan wajah saat berada di ruang publik.

Pelanggar aturan, termasuk warga yang memakai riasan wajah, terancam sanksi penjara. Kebijakan ini juga membebankan tanggung jawab pengawasan kepada anggota keluarga laki-laki. Jika terjadi pelanggaran berulang, wali atau keluarga laki-laki yang bekerja di instansi pemerintah dapat diberhentikan dari pekerjaannya.

Di sisi lain, otoritas Taliban di Herat membantah laporan mengenai adanya penahanan atau pemenjaraan.

"Hijab adalah prinsip Islam dan simbol kesopanan bagi perempuan Afghanistan. Namun, klaim bahwa perempuan telah dipenjara atau ditahan tidaklah benar," tegas Direktur Informasi dan Kebudayaan Taliban di Herat, Ahmadullah Muttaqi.

Pembatasan akses di ruang publik dinilai memperburuk situasi hak asasi manusia sejak Taliban kembali berkuasa pada pertengahan 2021. Larangan sistematis yang diberlakukan mencakup penutupan akses pendidikan menengah, pembatasan pekerjaan, hingga larangan berolahraga bagi perempuan.

Organisasi kemanusiaan memperingatkan dampak jangka panjang dari kebijakan pembatasan ini. Badan PBB memproyeksikan Afghanistan berisiko kehilangan puluhan ribu tenaga pengajar dan pekerja medis perempuan.

Penurunan jumlah tenaga profesional tersebut dikhawatirkan dapat melumpuhkan sistem pelayanan kesehatan dan publik di masa depan. Sejumlah diplomat menuntut agar pemerintah setempat segera memulihkan keadilan hukum yang bebas dari diskriminasi.

"Menahan perempuan dengan dalih hijab yang tidak pantas tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam serta tradisi masyarakat Afghanistan," pungkas Perwakilan Tetap Ad Interim Afghanistan untuk PBB, Nasir Ahmad Faiq, dilansir dari KabulNow.