PBB Masukkan Israel ke Daftar Pelaku Kekerasan Seksual di Zona Konflik

Tahun lalu, Sekretaris Jenderal PBB telah memperingatkan Israel mengenai potensi masuknya mereka ke dalam daftar tersebut. Kini, PBB menilai pemerintah Israel masih gagal menghentikan pelanggaran ini. Salah satu kasus yang memicu keputusan PBB adalah insiden penyiksaan di fasilitas penahanan Sde Teiman pada Juli 2024. Rekaman kamera pengawas pada saat itu menunjukkan sekelompok tentara Israel melecehkan seorang tahanan Palestina menggunakan batang logam.

Investigasi dari The New York Times juga mengungkap kekerasan seksual yang meluas berdasarkan pengakuan dari belasan korban. Seorang tahanan asal Gaza mengaku ditelanjangi dan diserang oleh anjing militer Israel.

"Pencantuman nama Israel ke dalam daftar ini merupakan sebuah keputusan yang seharusnya dilakukan sejak lama. Saya sangat kecewa Israel belum didaftarkan sebelumnya, mengingat skala kekerasan seksual terhadap warga Palestina telah diverifikasi secara independen," tutur Pelapor Khusus PBB Reem Alsalem, dilansir Al Jazeera.

Laporan PBB tahun ini mencatat lonjakan kasus kekerasan seksual di berbagai wilayah konflik di seluruh dunia. Secara keseluruhan, terdapat 77 aktor negara dan non-negara yang masuk ke dalam daftar hitam tersebut. Selain Israel, Rusia juga dimasukkan ke dalam daftar tersebut untuk pertama kalinya. PBB memverifikasi 310 kasus kekerasan seksual oleh militer Rusia terhadap tahanan perang asal Ukraina.

Sementara itu, kelompok Hamas dan berbagai organisasi lainnya juga tetap berada di dalam daftar tersebut. Sebelumnya, Hamas telah lebih dulu dimasukkan pada Agustus 2025 terkait serangan Oktober 2023. PBB turut menyoroti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di sejumlah negara yang sedang dilanda konflik. Daftar tahun ini mencakup aktor bersenjata dari negara-negara seperti Sudan, Haiti, Kongo, Myanmar, Suriah, dan Mali.

Pemerintah Israel mengecam keputusan tersebut dan memutus hubungan dengan kantor Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Dilansir Jerusalem Post, Tel Aviv tidak akan menjalin kontak apa pun selama Guterres masih menjabat sebagai pemimpin organisasi tersebut.

Israel juga secara sepihak membatalkan rencana kunjungan perwakilan khusus PBB Pramila Patten. Para pejabat Israel mengklaim langkah PBB ini bermotif politik dan sengaja mengabaikan fakta di lapangan.

"Sekjen PBB beserta timnya terus menyebarkan kebohongan terhadap Israel. Menempatkan kami dan teroris Hamas di daftar yang sama adalah hal yang tidak bisa diterima," ujar Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon, dilansir Al Jazeera.

Anggota kabinet perang Israel, Benny Gantz, bahkan menyebut PBB sebagai organisasi antisemit yang bias. Ia menegaskan, langkah PBB tidak akan membuat Israel menyimpang dari jalannya.