PBB Minta Arab Saudi Bebaskan 2 Orang yang Dipenjara karena Kritik

Melansir Associated Press, pengadilan khusus tersebut baru dibentuk untuk mengadili kasus terorisme dan kejahatan dunia maya. Tetapi, praktiknya lebih sering mengadili warga yang kritis terhadap kebijakan Riyadh.

Panel Working Group on Arbitrary Detention mengatakan, Arab Saudi tidak memenuhi hak-hak mereka selama dua minggu sejak penangkapan. Panel juga menilai pengadilan baru itu tidak independen.

“Penangkapan, perawatan, dan hukuman yang panjang terhadap al-Shehab dan al-Qahtani menunjukkan bahwa mereka didiskriminasi karena aktivis hak asasi manusia dan karena berbagi pandangan mereka secara damai di media sosial,” kata panel itu.

“Obat yang tepat adalah membebaskan (mereka) segera dan memberi mereka hak yang dapat ditegakkan atas kompensasi dan reparasi lainnya,” sambungnya.

Sejauh ini, belum ada tanggapan dari Kementerian Media, Kementerian Kebudayaan dan Informasi, dan Kementerian Luar Negeri terkait laporan panel HAM PBB itu.

Sebelumnya, Riyadh menyebut tudingan soal pelanggaran HAM tidak berdasar. Riyadh juga bersikeras pengadilan barunya bersikap independen.

ALQST menyambut baik laporan tersebut. Kelompok yang memantau kondisi HAM Arab Saudi itu menambahkan, ini menunjukan bahwa kerajaan berusaha menutupi pelanggaran HAM.

Pembungkaman terhadap warga yang mengkritisi kebijakan Saudi ini bukan kali pertama. Menurut temuan intelijen Amerika Serikat, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) disebut mendalangi pembunuhan Jamal Khashoggi pada 2018. MBS pun membantah terlibat kasus kematian jurnalis Washington Post yang kerap mengkritik pemerintah.

Al-Shebab merupakan seorang peneliti di Universitas Leeds di Inggris. Ia ditangkap pada Januari 2021 dan ditahan di sel isolasi lebih dari 285 hari.

Menurut laporan pengadilan khusus Arab Saudi, Al-Shebab ditahan karena memberikan platform yang lebih luas untuk pesan teroris dengan menyebarkan informasi palsu. Tindakan ini disebut mengancam keamanan nasional dan ketertiban umum.

Di sisi lain, al-Qahtani ditangkap pada Juli 2021 karena diduga menyerukan pembebasan tahanan politik. Serta mengkritik terkait pelanggaran HAM melalui Twitter dengan akun anonim, mengutip The Washington Post.