PBB Minta Pakistan Setop Usir Warga Afghanistan selama Musim Dingin

23 Nov 2023, 08:40 WIB

anak-anak Afghanistan (pixnio.com/USAID)

Jakarta, IDN Times - Badan pengungsi PBB (UNHCR) mendesak Pakistan untuk menghentikan deportasi pengungsi Afghanistan yang tidak memiliki dokumen selama musim dingin ini. Hal itu disampaikan UNHCR pada Rabu (22/11/2023).

Islamabad bulan lalu mengumumkan akan mengusir lebih dari satu juta pengungsi dan migran yang tidak berdokumen, yang sebagian besar adalah warga Afghanistan. Sejak 1 Oktober, lebih dari 370 ribu warga Afghanistan telah meninggalkan Pakistan

“UNHCR menyerukan kepada pemerintah Pakistan untuk menghentikan jumlah pengungsi yang kembali dalam jumlah besar selama musim dingin yang keras ini karena cuaca dingin di Afghanistan sangat mematikan dan dapat merenggut nyawa,” kata juru bicara regional UNHCR, Babar Baloch, kepada Reuters.

“Kita berbicara tentang perempuan, anak-anak dan laki-laki yang putus asa yang harus pindah, berbondong-bondong meninggalkan Pakistan."

1. Pakistan diimbau untuk tidak memulangkan warga Afghanistan secara paksa

Badan tersebut juga mengatakan bahwa kepulangan warga Afghanistan ke negaranya harus dilakukan secara sukarela, dan Pakistan harus mengidentifikasi individu-individu rentan yang membutuhkan perlindungan internasional.

Polisi Pakistan telah melakukan pencarian dari pintu ke pintu di pemukiman pengungsi untuk mencari mereka yang tidak pergi secara sukarela, dimulai dari kota pelabuhan Karachi, tempat ratusan ribu warga Afghanistan tinggal. Siapa pun yang tersisa dapat diusir secara paksa.

Pakistan merupakan rumah bagi lebih dari 4 juta migran dan pengungsi Afghanistan, sekitar 1,7 juta di antaranya tidak memiliki dokumen perjalanan. Banyak dari mereka melarikan diri ke Pakistan setelah Taliban merebut kembali Kabul pada 2021, sementara lainnya telah tiba sejak invasi Soviet pada 1979.

2. Pakistan abaikan saran internasional untuk mempertimbangkan kembali rencana deportasi

Ribuan warga Afghanistan telah bersembunyi di Pakistan untuk menghindari deportasi. Mereka khawatir keamanan dan keselamatan mereka akan terancam apabila kembali ke Afghanistan yang telah dikuasai Taliban pada 2021.

“Di bawah pemerintahan Taliban saat ini, kita telah melihat apartheid gender yang meluas, dimana anak perempuan tidak diberi hak atas pendidikan dan perempuan tidak diberi hak untuk bekerja dan beraktivitas. Tidak masuk akal jika mendeportasi mereka secara paksa (untuk menghadapi masalah ini),” kata Sara Malkani, pengacara yang berbasis di Karachi, dikutip Al Jazeera.

Sejauh ini, Islamabad tidak menerima seruan organisasi internasional dan lembaga pengungsi untuk mempertimbangkan kembali rencana deportasinya.

Mahkamah Agung Pakistan telah menerima petisi yang diajukan oleh aktivis hak asasi manusia yang berupaya menghentikan deportasi, namun petisi tersebut belum diajukan untuk diadili.

3. Pemerintah salahkan warga Afghanistan atas meningkatnya serangan di dalam negeri

Islamabad sendiri juga menyalahkan para pengungsi Afghanistan atas meningkatnya serangan kelompok bersenjata baru-baru ini. Sebagian besar serangan dilakukan oleh Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), atau juga dikenal sebagai Taliban Pakistan karena kedekatan ideologisnya dengan Taliban Afghanistan.

Menteri Dalam Negeri sementara Pakistan Sarfraz Bugti, pejabat tinggi pemerintah yang mengawasi upaya pengusiran tersebut, bulan lalu menuding bahwa 14 dari 24 bom bunuh diri di negara itu tahun ini dilakukan oleh warga negara Afghanistan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.