Jakarta, IDN Times - Badan kemanusiaan PBB merilis laporan mengenai krisis anak migran di Eropa pada Rabu (7/10/2026). Laporan tersebut menyoroti lonjakan proporsi anak yang melintasi perbatasan negara tanpa perlindungan orang tua.
Kajian terpadu ini menegaskan rapuhnya keselamatan anak di rute darat maupun laut, serta mendesak negara-negara tujuan agar melindungi imigran muda dari bahaya eksploitasi.
Persentase anak migran tanpa pendamping melonjak ke 67 persen pada 2025 dari 51 persen pada 2024, meski total kedatangan anak via jalur darat dan laut turun 25 persen. Lebih dari 20 ribu dari 31,1 ribu anak yang masuk Bulgaria, Siprus, Yunani, Italia, Malta, dan Spanyol berstatus tanpa wali sah, dengan rincian 78 persen laki-laki dan 22 persen perempuan.
Italia dan Spanyol menghadapi situasi terberat dengan 86 persen anak tiba sendirian, sementara kedatangan ke Italia naik 12 persen yang didominasi asal Mesir, Eritrea, Bangladesh, dan Somalia.
"Anak-anak menempuh perjalanan sulit dan berbahaya tanpa didampingi orang tua atau wali di sisi mereka," kata Direktur Jenderal Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), Amy Pope.
Hampir separuh dari 4.600 remaja usia 15 sampai 24 tahun di rute Mediterania, Atlantik Afrika Barat, dan Balkan Barat mengalami kekerasan fisik, di mana para penyintas bersaksi mengalami penyiksaan, kerja paksa, serta penculikan tebusan di jalur transit dan perbatasan.
Libya paling sering dilaporkan terkait penganiayaan dan penahanan sewenang-wenang, sementara di Mediterania Tengah, 28 persen responden sempat disekap dan 17 persen dipaksa bekerja tanpa upah. Sepersepuluh migran di Mediterania Timur menjadi mangsa penipuan kerja, keselamatan kapal, atau dokumen palsu.
"Laporan ini menunjukkan rentannya anak terhadap kekerasan saat jalur aman terbatas dan mereka bergantung pada penyelundup," ucap Amy Pope.
Anak di program pemukiman kembali Eropa anjlok dari 8.900 orang pada 2024 menjadi 3.400 pada 2025, di mana pengurangan kuota resmi ini memaksa anak mengambil jalur laut berbahaya demi keselamatan.
Mekanisme Solidaritas Sukarela Uni Eropa merosot 67 persen dengan relokasi hanya 199 anak, sementara skema ini sama sekali tidak memindahkan satu pun anak tanpa pendamping atau terpisah dari keluarga. PBB mendesak negara Eropa memberi bantuan hukum serta melarang penahanan imigrasi anak.
"Tidak ada anak yang seharusnya menghadapi risiko-risiko ini sendirian," tegas Amy Pope.