Pejabat Polandia Tolak Ajakan Bertemu di Perbatasan Ukraina

25 Feb 2024, 09:05 WIB

Perdana Menteri Denys Shmyhal dan delegasi Ukraina di perbatasan Polandia, Jumat (23/2/2024). (twitter.com/Denys_Shmyhal)

Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal, mengatakan pertemuan antara pemimpin Ukraina-Polandia untuk menyelesaikan masalah perbatasan batal dilangsungkan. Keputusan ini, imbas mangkirnya pejabat Polandia dalam undangan tersebut.

Hubungan kedua negara terus menegang di tengah pemblokiran perbatasan oleh petani Polandia yang menolak masuknya produk pertanian Ukraina. Bahkan, relasi kedua negara memanas ketika adanya insiden penumpahan gandum asal Ukraina di Dohorusk oleh demonstran.

1. Shmyhal tekankan Ukraina ingin selesaikan masalah blokade ekspor

Shmyhal mengatakan dirinya dan delegasi Ukraina sudah hadir, termasuk Wakil Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri di perbatasan Ukraina-Polandia. Namun, pertemuan tersebut akhirnya tidak jadi diselenggarakan.

"Sayangnya, pertemuan antara kedua negara itu tidak terjadi hari ini. Kami paham kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah Polandia. Kami siap membantu menyelesaikan masalah ini," terang Shmyhal pada Jumat (23/2/2024), dikutip RFE/RL.

Ia menekankan, Ukraina ingin adanya sebuah penyelesaian masalah blokade ekspor gandum dalam 6 bulan terakhir. Shmyhal menambahkan bahwa ekonomi Ukraina terdampak dan kemampuan mempertahankan diri dari invasi Rusia pun terimbas.

Sebelumnya, Presiden Volodymyr Zelenskyy sudah mengutus delegasi pemerintah Ukraina ke perbatasan untuk bernegosiasi, tapi ia tidak mengetahui pasti apabila representasi Polandia akan hadir atau tidak.

2. Polandia sebut masalah dengan Ukraina masih alami kebuntuan

Staf Perdana Menteri Polandia Jan Grabiec mengatakan bahwa Polandia dan Ukraina masih jauh dari mencapai kesepakatan soal impor produk pertanian.

"Kami masih jauh terkait mencapai kesepakatan. Sayangnya, tidak ada tawaran dari Ukraina sampai saat ini yang memberikan kami harapan untuk keluar dari kebuntuan terkait dengan hubungan perdagangan kedua negara," ungkapnya.

Dilansir Notes from Poland, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk mengaku akan mengklasifikasikan perbatasan dengan Ukraina sebagai infrastruktur penting. Kebijakan ini berfungsi mengurangi masalah pemblokiran massal dari petani.

"Kebijakan ini akan memberikan jaminan 100 persen bagi bantuan militer dan kemanusiaan akan sampai ke Ukraina tanpa adanya hambatan," ujarnya.

3. Kendaraan pertanian Ukraina yang rusak ditempatkan di perbatasan Polandia

Pertanian di Prancis. (unsplash.com/leandrechastagnier)

Menanggapi pemblokiran, petani Ukraina membawa sejumlah kendaraan pertanian yang rusak akibat invasi Rusia ke perbatasan Polandia. Kedatangan mesin pertanian yang rusak ini untuk meyakinkan bagaimana kondisi petani di Ukraina saat ini.

Dilaporkan Ukrinform, sejumlah mesin pertanian yang dikirimkan ke perbatasan termasuk, traktor, truk GAZ-53, mesin pemanen yang mayoritas dibawa dari Kherson yang pernah diduduki oleh Rusia.

Sejumlah petani Ukraina mengaku bahwa mereka bertani dan memanen gandum dengan taruhan nyawa. Pada 2023, diketahui terdapat 20 petani yang terkena ranjau yang ditanam Rusia di Kherson dan 5 di antaranya tewas.

Kementerian Agraria dan Pangan Ukraina mengatakan, kendaraan dan mesin pertanian akan ditempatkan di pintu perbatasan Krakivets-Korczowa hingga akhir Maret.

Sumber:

https://kyivindependent.com/ukrainian-government-visits-border-proposes-plan-poland/

https://www.pravda.com.ua/eng/news/2024/02/23/7443404/

https://www.pravda.com.ua/eng/news/2024/02/23/7443438/

https://www.ukrinform.net/rubric-economy/3831068-ukrainianproduced-rapeseed-spilled-on-polish-border.html

https://www.ukrinform.net/rubric-economy/3831122-ukrainian-farmers-bring-destroyed-agricultural-machinery-to-polish-border.html

https://www.rferl.org/a/poland-ukraine-border-farmers-blockade-meeting-shmyhal/32832781.html

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.