Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
potret beberapa bendera negara di dunia (pexels.com/Paresh Patil)
  • Asia menjadi pusat diplomasi melalui forum ASEAN, APEC, KTT Frankofon, dan rencana pertemuan Trump-Xi-Putin; agenda mencakup perdagangan, teknologi, keamanan, AI, rantai pasok, tarif, serta energi hijau.
  • Posisi tawar Trump dinilai melemah setelah kekalahan Partai Republik dalam pemilu paruh waktu, sementara negara-negara Asia memperluas kerja sama regional dan pasar alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada Washington.
  • KTT ASEAN di Manila menghadapi isu sengketa Laut China Selatan dan Myanmar; negosiasi kode etik maritim diperkirakan buntu, sedangkan junta Myanmar tetap dilarang hadir langsung.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Kawasan Asia menjadi pusat perhatian diplomasi internasional pekan ini dengan digelarnya sejumlah pertemuan tingkat tinggi secara beruntun mulai Senin (16/11/2026). Para pemimpin dunia akan membicarakan berbagai persoalan penting, mulai dari perdagangan dan teknologi hingga stabilitas keamanan regional.

Di tengah agenda tersebut, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diperkirakan menghadapi posisi tawar yang lebih lemah di mata banyak pemimpin asing menyusul kekalahan bersejarah Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu bulan ini. Meski demikian, para kepala negara diprediksi tetap berupaya mengambil hati Trump melalui pendekatan persuasif di hadapan publik demi mengamankan kepentingan negara masing-masing.

1. Para pemimpin dunia menghadiri tiga forum besar di Asia

ilustrasi ruang konferensi (pexels.com/Jan van der Wolf)

Rangkaian diplomasi kawasan diawali dengan pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang telah dibuka di Manila sejak Minggu (15/11/2026). Agenda tersebut disusul pertemuan para pemimpin Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada Rabu (18/11/2026) di Shenzhen, pusat teknologi di China bagian selatan, yang berlangsung bersamaan dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Frankofon bersama Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney dan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Trump dijadwalkan menghadiri forum ASEAN dan APEC secara langsung, termasuk mengadakan pertemuan sampingan Quad bersama Australia, India, dan Jepang selama berada di Manila. Namun, perhatian internasional juga tertuju pada rencana pertemuan tiga pihak di Shenzhen yang melibatkan Trump, Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Rencana pertemuan ketiga pemimpin tersebut mengingatkan publik pada Konferensi Yalta 1945 di Krimea. Saat itu, Presiden AS Franklin D Roosevelt, PM Inggris Winston Churchill, dan pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin bertemu untuk membagi pengaruh di Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Meski demikian, para pengamat menilai kemungkinan terulangnya skenario Yalta 2.0 yang menentukan masa depan Ukraina dan Taiwan tanpa melibatkan kedua pihak tersebut sangat kecil.

Dilansir The Guardian, associate professor ilmu politik di University of Nevada, Xiaoyu Pu, menilai ketiga pemimpin memiliki kepentingan berbeda yang akan dibawa ke meja perundingan. Menurut pengamatannya, Trump lebih memusatkan perhatian pada pengendalian senjata nuklir dan denuklirisasi, Xi ingin menjaga hubungan stabil dengan Washington tanpa merusak kemitraan strategis dengan Moskow, sedangkan Putin berusaha mempertahankan pengaruhnya dalam persoalan Ukraina.

Pu memperkirakan pertemuan trilateral itu akan lebih mengedepankan nilai simbolis daripada menghasilkan kesepakatan substantif. Kendati demikian, aspek simbolis tersebut tetap memiliki arti penting dalam hubungan diplomatik antarnegara adidaya.

Selain agenda pertemuan tiga negara, forum-forum tersebut juga akan membahas pengelolaan kecerdasan buatan, penguatan rantai pasok, pengurangan tarif, dan percepatan peralihan menuju energi hijau. Sejumlah persoalan regional turut masuk pembahasan, termasuk pembangunan pos militer besar oleh Beijing di kawasan sengketa Laut China Selatan, kabut asap akibat kebakaran hutan hebat di Indonesia, krisis kemanusiaan di Myanmar, serta status Taiwan yang tak diakui China.

2. Negara Asia mengurangi ketergantungan pada Washington

ilustrasi tarif (pexels.com/Markus Winkler)

Kehadiran AS di kawasan Asia selama lebih dari satu dekade terakhir tidak terlepas dari kekhawatiran Washington terhadap semakin kuatnya pengaruh China. Kebijakan tersebut mulai mengemuka pada 2011 ketika Presiden AS saat itu, Barack Obama, menyatakan di hadapan parlemen Australia bahwa negaranya merupakan kekuatan Pasifik melalui strategi poros ke Asia, yakni pendekatan yang mengutamakan hubungan diplomatik dan perdagangan secara intensif. Strategi tersebut kemudian dilanjutkan Joe Biden untuk mempererat hubungan dengan negara-negara sekutu sebagai penyeimbang China.

Sejumlah pengamat melihat pendekatan diplomasi transaksional Trump sebagai bagian dari kelanjutan strategi poros Asia tersebut. Namun, ekonom dari Iseas-Yusof Ishak Institute Singapura, Jayant Menon, menilai negara-negara Asia Tenggara mulai memperkuat upaya mengurangi ketergantungan terhadap Washington melalui penjajakan kerja sama perdagangan dengan negara tetangga maupun Uni Eropa.

Analisis East Asia Forum yang diterbitkan bulan ini juga menyoroti pentingnya integrasi regional dan perluasan pasar di luar AS untuk memperkuat ketahanan ekonomi Asia Tenggara menghadapi gelombang tarif baru. Kebutuhan tersebut semakin mendesak karena pemerintahan Trump bertekad mempertahankan kebijakan tarif dengan memanfaatkan berbagai celah hukum, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi mitra dagangnya.

Kehati-hatian negara-negara Asia juga terlihat dari pendekatan mereka ketika berhadapan langsung dengan Trump. Seorang diplomat Asia yang meminta identitasnya dirahasiakan karena sensitivitas persoalan tersebut menyebut para pemimpin kawasan akan tetap berhati-hati sambil mempertahankan berbagai pilihan strategi, sebab menganggap hubungan dengan AS penting bukan berarti mereka bersedia mengikuti seluruh kebijakan Trump.

Dalam agenda kunjungannya, Trump juga akan bertemu sejumlah pemimpin negara yang terdampak kebijakan tarif agresif dan tuntutan investasi bernilai besar dari Washington. Korea Selatan (Korsel), misalnya, pernah mendapat ancaman pembatasan latihan militer bersama karena dinilai lambat merealisasikan komitmen investasi sebesar 350 miliar dolar AS (setara Rp6,335 triliun). Sementara itu, India masih menyimpan kekecewaan setelah AS memberlakukan tarif 50 persen menyusul gagalnya kesepakatan perdagangan bilateral tahun lalu, dilansir Politico.

3. China menghadapi tekanan dalam sengketa Laut China Selatan

Bendera China (pexels.com/aboodi vesakaran)

Meski arah kebijakan Beijing dinilai lebih mudah diprediksi, hal tersebut belum sepenuhnya membuat negara-negara tetangga merasa nyaman. PM China Li Qiang diperkirakan menghadapi pembahasan alot dalam KTT ASEAN di Manila, terutama menyangkut ketegangan di Laut China Selatan. Persoalan tersebut mencuat setelah diplomat tertinggi China, Wang Yi, meminta pemerintah setempat meredam kritik para politisi Filipina yang dianggap berulang kali mencemarkan nama baik Beijing di tengah kemarahan publik.

Kawasan perairan strategis yang diyakini memiliki cadangan minyak dan gas dalam jumlah besar itu telah menjadi sengketa berkepanjangan antara Brunei, China, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Washington masih mengerahkan kapal perang melalui operasi kebebasan bernavigasi meski mendapat protes Beijing, tetapi pemerintahan Trump kini dinilai harus membagi perhatian dengan berbagai krisis di Iran, Ukraina, Venezuela, serta konflik Palestina dan Israel.

Negosiasi untuk menyelesaikan pakta kode etik Laut China Selatan diperkirakan kembali mengalami kebuntuan dalam KTT ASEAN tahun ini. Kondisi tersebut membuat perundingan harus dilanjutkan hingga kepemimpinan ASEAN beralih kepada Singapura.

4. Diplomat ASEAN membahas Myanmar dan agenda G20

Bendera Myanmar

Selain persoalan sengketa maritim, para diplomat yang berkumpul di Manila juga akan membicarakan upaya mengembalikan Myanmar ke dalam kerja sama regional. Pembahasan ini berlangsung berdekatan dengan jadwal putusan Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai dugaan tanggung jawab Myanmar dalam kasus genosida. Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, tetap tak diperbolehkan menghadiri pertemuan secara langsung, meskipun negaranya masih dapat mengirimkan perwakilan nonpolitis.

Rangkaian pertemuan diplomatik di Asia tersebut selanjutnya akan berlanjut menuju KTT Kelompok Dua Puluh (G20) yang dijadwalkan berlangsung di Miami, Florida, pada bulan depan. Xi diperkirakan ikut menghadiri forum ekonomi global itu apabila hubungan antara AS dan China tetap terjaga stabil.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More