Pembalut Mahal, Korsel Desak Hak Menstruasi Jadi Kebijakan Publik

Perdebatan mengenai hak menstruasi di Korea Selatan semakin menguat sejak 2016. Saat itu muncul laporan yang mengungkap bahwa sejumlah remaja perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah terpaksa menggunakan sol sepatu, tisu, atau bahan lain sebagai pengganti pembalut karena gak mampu membelinya. Temuan tersebut mengejutkan masyarakat di negara yang dikenal sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia.

Peristiwa itu menjadi titik balik dalam melihat menstruasi dari sudut pandang yang berbeda. Banyak orang mulai menyadari bahwa akses terhadap produk menstruasi bukan sekadar kebutuhan pribadi, melainkan bagian dari hak dasar yang harus dipenuhi. Sejak saat itu, isu kemiskinan menstruasi semakin sering dibahas dalam ruang publik dan kebijakan pemerintah.

Meski pemerintah telah menjalankan berbagai program bantuan, harga pembalut masih dianggap cukup memberatkan sebagian masyarakat. Data yang dikutip oleh National Assembly Research Service menunjukkan bahwa indeks harga pembalut mencapai 120,91 pada 2024, dengan tahun 2020 sebagai acuan pada level 100. Artinya, harga pembalut rata-rata telah meningkat sekitar 20,9 persen dalam empat tahun, lebih cepat dibanding kenaikan harga barang konsumsi secara umum.

Survei 2024 dari lembaga riset IBMNC yang berbasis di London menunjukkan bahwa harga rata-rata satu pembalut di Korea Selatan mencapai sekitar US$0,113 atau setara Rp1.800 per buah. Angka tersebut tergolong tinggi dan menempatkan Korea Selatan di peringkat ketujuh negara dengan harga pembalut termahal dari 30 negara yang disurvei. Temuan ini memperkuat tuntutan berbagai kelompok advokasi agar produk menstruasi diperlakukan sebagai kebutuhan pokok yang lebih mudah dijangkau masyarakat.

Aktivis dari Gyeonggi Women’s Network, Seong Hee-ryeong, menjelaskan bahwa hak menstruasi berarti setiap orang berhak menjalani menstruasi secara aman dan bebas tanpa dipengaruhi faktor pendapatan, usia, kelas sosial, disabilitas, wilayah tempat tinggal, agama, maupun identitas gender. Pandangan ini memperluas pemahaman bahwa menstruasi bukan sekadar persoalan biologis. Menurutnya, negara dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses yang setara terhadap produk serta layanan kesehatan menstruasi.

Pembahasan mengenai hak menstruasi juga mengubah cara masyarakat melihat isu tersebut. Ketika menstruasi dipahami sebagai hak, maka tanggung jawab pemenuhannya gak hanya berada pada individu. Pemerintah, institusi pendidikan, tempat kerja, hingga sistem kesehatan ikut memiliki peran untuk memastikan setiap orang mendapatkan dukungan yang layak.

Selain harga, keamanan produk menstruasi juga sempat menjadi perhatian besar di Korea Selatan. Pada 2017, muncul kemarahan publik setelah investigasi menemukan adanya zat yang berpotensi berbahaya dalam beberapa produk pembalut. Kasus tersebut memicu tuntutan agar pemerintah memperketat pengawasan serta mewajibkan keterbukaan informasi bahan yang digunakan produsen.

Stigma negatif mengenai menstruasi juga belum sepenuhnya hilang. Menurut penelitian dalam Korean Journal of Pediatrics, sekitar 82 persen remaja perempuan di Seoul mengalami nyeri menstruasi selama siklus haid. Meski dialami oleh sebagian besar responden dalam penelitian tersebut, keluhan menstruasi masih sering dianggap sebagai hal yang wajar untuk ditahan. Kondisi ini membuat banyak orang kesulitan memperoleh dukungan yang memadai, termasuk saat mengajukan cuti menstruasi atau waktu istirahat tambahan di lingkungan sekolah maupun tempat kerja.

Sebagai bagian dari upaya perbaikan, Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Korea Selatan sedang menyiapkan proyek percontohan bernama “Public Menstrual Pads Dream”. Program ini bertujuan memperluas akses terhadap produk menstruasi dan gak hanya ditujukan bagi kelompok rentan. Pendekatan tersebut menunjukkan perubahan cara pandang pemerintah terhadap kebutuhan menstruasi sebagai bagian dari sistem kesehatan publik.

Mulai Juli mendatang, pemerintah berencana memasang dispenser pembalut gratis di berbagai fasilitas umum seperti perpustakaan, pusat komunitas, pusat pemuda, dan klinik kesehatan di sejumlah wilayah terpilih. Program ini mendapatkan alokasi dana negara sebesar 3,2 miliar won atau sekitar Rp38 miliar pada 2026. Meski dianggap sebagai langkah maju, para pegiat hak perempuan menilai kebijakan tersebut masih perlu dilengkapi dengan edukasi menstruasi, penelitian kesehatan perempuan, perlindungan di tempat kerja, serta regulasi keamanan produk yang lebih kuat. Mereka juga mendorong agar akses terhadap produk menstruasi dapat dijamin secara lebih merata sehingga tidak bergantung pada kondisi ekonomi maupun lokasi tempat tinggal seseorang.

Perjalanan Korea Selatan dalam memperjuangkan hak menstruasi menunjukkan bahwa persoalan ini jauh lebih luas daripada sekadar pembalut atau siklus bulanan. Harga produk yang tinggi, akses yang belum merata, keamanan produk, hingga stigma sosial menjadi tantangan yang saling berkaitan. Berbagai langkah yang mulai dilakukan pemerintah menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap menstruasi sebagai bagian dari hak kesehatan dan martabat manusia.

Ke depan, keberhasilan kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan menghadirkan dukungan yang lebih menyeluruh. Saat kebutuhan menstruasi dipandang sebagai hak dasar, setiap orang memiliki kesempatan yang lebih adil untuk hidup sehat dan nyaman.