Pemerintah Kota Sydney Pertimbangkan Boikot Perusahaan terkait Israel 

Moore berharap langkah ini bisa memberikan tekanan tambahan menuju gencatan senjata dan mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza. Laporan yang diminta diharapkan dapat rampung dalam tiga bulan ke depan.

"Jika suara Kota Sydney dalam kampanye ini dapat memberikan tekanan tambahan menuju gencatan senjata dan mengakhiri krisis kemanusiaan, saya pikir kita harus dengan hati-hati meninjau investasi dan pemasok kita," ujar Moore, dikutip dari Sydney Morning Herald.

Usulan tersebut secara eksplisit meminta peninjauan pengaturan keuangan dengan perusahaan yang mungkin terlibat dalam pelanggaran HAM di Palestina. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang sudah ada, yang mewajibkan dewan untuk tidak berinvestasi pada aktivitas yang melibatkan pelanggaran HAM atau industri persenjataan.

Langkah ini merupakan bagian dari gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) global yang bertujuan menekan Israel mengubah kebijakannya terhadap Palestina. Gerakan ini semakin mendapat momentum di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas di Gaza.

Langkah kontroversial ini menuai kritik dari berbagai pihak. Beberapa pihak berpendapat bahwa pemerintah daerah seharusnya fokus pada urusan lokal, bukan terlibat dalam konflik internasional di Timur Tengah.

Lyndon Gannon, anggota dewan dari Partai Liberal yang menentang usulan tersebut, menyatakan kekhawatirannya.

"Ini adalah hal yang sama sekali tidak perlu dan memecah belah. Antisemitisme di masyarakat sedang meningkat pesat," ujarnya.

Executive Council of Australian Jewry juga mengkritik keras langkah dewan ini. Peter Wertheim, co-chief executive organisasi tersebut, mengatakan bahwa dewan telah menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam urusan internasional.

"Sebuah lembaga yang masih kesulitan mengurus sampah dan memperbaiki jalan berlubang sepertinya terlalu ambisius jika ingin ikut menyelesaikan masalah perdamaian di Timur Tengah," tambah Wertheim.

Salah satu perusahaan yang mungkin terdampak oleh keputusan ini adalah Hewlett Packard (HP), yang memiliki kontrak pencetakan besar dengan Kota Sydney. HP telah lama menjadi target gerakan BDS, dituduh menyediakan layanan dan teknologi yang digunakan oleh tentara dan polisi Israel.

Meski demikian, usulan ini tidak secara otomatis mewajibkan dewan untuk melakukan boikot atau divestasi segera. Tindakan lebih lanjut yang mungkin timbul dari laporan tersebut akan bergantung pada hasil kajian dan keputusan para anggota dewan.

Moore menegaskan bahwa Kota Sydney telah secara konsisten mengadvokasi gencatan senjata yang berkelanjutan dan pemulangan sandera dengan aman. Sebelumnya, dewan juga telah menyetujui donasi sebesar 25 ribu dolar Australia (sekitar Rp272 juta) untuk Palang Merah Australia sebagai bentuk dukungan terhadap krisis kemanusiaan di Gaza.