Aljir, IDN Times - Pemerintah Aljazair telah menyelenggarakan pemilihan umum legislatif pada Sabtu (12/06/2021). Namun pemilu legislatif di negara Afrika Utara kali ini mengalami masalah terkait kurangnya partisipan akibat sikap skeptis masyarakat terhadap pemerintah setempat.
Bahkan pada pemungutan suara referendum konstitusi yang diadakan November tahun lalu, jumlah partisipan tidak lebih dari satu perempat jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Aljazair.
Pada hari Sabtu (12/06/2021) Pemerintah Aljazair sudah menggelar pemilihan umum legislatif untuk memilih calon anggota parlemen baru. Pemilu legislatif ini menjadi yang pertama digelar setelah lengsernya Presiden Abdelaziz Bouteflika pada 2019 lalu dan mengakibatkan ketidakstabilan politik di Aljazair.
Namun permasalahan utama dalam pemilu kali ini berupa kurangnya minat warga untuk berpartisipasi dalam acara ini. Menurut kepala Komisi Pemilu, Mohamed Chorfi mengatakan jika hanya 30,2 persen warga yang memiliki hak pilih untuk ikut berpartisipasi dan bahkan disebut sebagai yang terendah sejak 20 tahun terakhir, dilansir dari France24.
Dikutip dari Arab News, saat berjalannya pemungutan suara di Aljazair, sejumlah aktivis Hirak dan partai oposisi melakukan boikot jalannya pemilihan umum. Bahkan pemerintah setempat harus melakukan pengetatan dalam pemilu akibat rentetan gelombang protes dari gerakan Hirak beberapa minggu belakangan ini.
Pihak kepolisian juga sudah memberhentikan barisan pendemo dan menangkap puluhan orang, termasuk tokoh Hirak dan dua orang jurnalis. Namun polisi juga menangkap tiga orang tokoh oposisi lainnya, termasuk jurnalis Khaled Drareni yang kemudian dibebaskan pada Sabtu lalu.
Pada pemilu legislatif di Aljazair tahun ini terdapat banyak perubahan termasuk di antaranya banyak diikuti calon legislatif independen dibandingkan pemilu sebelumnya. Selain itu, ini juga menjadi pertama kalinya setengah dari kandidat yang mendaftar dalam pemilu Aljazair merupakan perempuan.
Perubahan ini dikarenakan adanya peraturan baru yang melarang secara otomatis calon yang sudah pernah dua atau lebih pemilu legislatif. Bahkan lebih dari 1.200 kandidat yang terlibat dalam aktivitas dan transaksi mencurigakan sudah dilarang oleh komisi elektoral.
Pendanaan luar negeri bagi kandidat independen juga sudah dilarang oleh pemerintah setempat. Namun kini Pemerintah Aljazair memberikan pendanaan sebesar 300 ribu dinar atau Rp40 juta bagi calon independen berusia 40 tahun ke bawah untuk membiayai kampanye mereka, dilaporkan dari BBC.