Setidaknya total 300 orang tewas pada unjuk rasa anti-pemerintah yang digelar pada Minggu kemarin di Bangladesh. Unjuk rasa yang sudah terjadi sejak akhir Juni lalu ini berawal dari protes mahasiswa terhadap kuota lowongan PNS negara tersebut.
Para mahasiswa meminta agar pemerintah tidak lagi menetapkan batas kuota yang menyebabkan para lulusan baru kesulitan mencari pekerjaan. Pasalnya, pemerintah memberikan 30 persen lowongan PNS untuk keluarga veteran yang bertempur dalam perang kemerdekaan Bangladesh pada 1971 melawan Pakistan.
Pemerintahan eks Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina awalnya sempat menghentikan kuota pekerjaan setelah protes besar-besaran mahasiswa pada 2018 lalu. Tapi pada Juli 2024, putusan pengadilan tinggi mengembalikan ke sistem awal, yakni kuota utama untuk keluarga veteran perang.
Pada 21 Juli 2024, Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan di mana 93 lowongan pekerjaan pemerintah akan dialokasikan berdasarkan prestasi, lima persen akan diberikan ke keluarga veteran perang, serta dua persen sisanya bakal diberikan untuk anggota etnis minoritas dan transgender serta disabilitas.
Sempat mereda, unjuk rasa kembali meluas dengan tuntutan berbeda yakni meminta agar Hasina mundur karena dianggap tak becus menangani demonstrasi yang menyebabkan ratusan orang tewas. Mereka juga menuntut Hasina meminta maaf kepada rakyat.
