Pertama Kali, AS Setuju Beri Bantuan Militer untuk Taiwan

Secara resmi, AS hanya mengakui China sebagai negara. Namun Kongres AS terikat Undang-undang Hubungan Taiwan yang mewajibkan memberi pasokan senjata kepada negara demokrasi yang memiliki pemerintahan sendiri untuk mempertahankan negara.

"Sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Taiwan dan kebijakan Satu China kami yang sudah lama ada, yang tidak berubah, AS menyediakan barang-barang dan layanan pertahanan yang diperlukan Taiwan untuk memungkinkan Taiwan mempertahankan kemampuan pertahanan diri yang memadai," kata juru bicara Departemen Luar Negeri pada Rabu (30/8/2023) dikutip dari VOA News

Ini karena AS mengklaim, punya kepentingan yang kuat terhadap perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Hal itu dianggap sangat penting bagi keamanan dan kemakmuran regional serta global.

Namun dengan bantuan militer yang diberikan, itu tidak berarti AS mengakui kedaulatan Taiwan sebagai negara.

AS telah menjual senjata ke Taiwan melalui program yang disebut Foreign Military Sales (FMS). Sedangkan di bawah program FMF, Washington akan memberi bantuan hibah yang berasal dari pembayar pajak AS dan Taiwan membelinya.

Menurut Al Jazeera, dalam surat yang dibuat Departemen Luar Negeri dan dikirim untuk Kongres, penjualan itu mencakup berbagai senjata, termasuk sistem pertahanan udara dan pesisir, rudal balistik, pertahanan dunia maya, pesawat nirawak, pelatihan militer dan amunisi.

Persenjataan itu akan memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun hingga benar-benar bisa sampai ke Taiwan. Ini karena perlatan tersebut dimasukkan ke dalam pembelian peralatan di masa depan oleh Pentagon.

Usulan itu harus disetujui Kongres yang kemungkinan besar pasti disepakati. Ini karena pihak partai Republik dan Demokrat sama-sama sangat mendukung Taiwan.

Seorang Republikan Texas, Michael McCaul, menyambut baik pemberian FMF ke Taiwan.

"Senjata-senjata ini tidak hanya akan membantu Taiwan dan melindungi negara-negara demokrasi lain di kawasan, tetapi juga memperkuat postur pencegahan AS dan menjamin keamanan nasional kita," katanya.

China marah dengan langkah AS yang berkelanjutan mendukung Taiwan. China telah mengklaim pulau itu sebagai miliknya meski Taiwan punya pemerintahan mandiri yang demokratis, yang telah berjalan selama sekitar tiga dekade.

Dilansir CNN, pada Kamis, Kementerian Luar Negeri China menyatakan penentangan kuat terhadap penjualan senjata di bawah FMF. Mereka mengatakan langkah AS merugikan kepentingan kedaulatan dan keamanan Beijing serta merusak stabilitas di Selat Taiwan.

Beijing meminta AS untuk berhenti meningkatkan hubungan militernya dengan Taipei. Mereka meminta Washington untuk berhenti menciptakan ketegangan di selat tersebut, kata Wang Wenbin, jutu bicara kementerian dalam sebuah konferensi persnya.