Pertama Kalinya sejak Kudeta 2021, PM Ethiopia Kunjungi Sudan

Melansir Al Jazeera, pada bulan November lalu, pemerintah Ethiopia telah menandatangani kesepakatan damai dengan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), atas perang yang telah menewaskan sedikitnya 500 ribu orang dan memecu krisis kemanusiaan.

Dalam beberapa tahun terakahir hubungan antara Sudan dan Ethiopia juga memburuk akibat dari al-Fashaqa. Itu merupakan jalur perbatasan subur yang telah lama ditanami oleh petani Ethiopia namun di klaim oleh Sudan.

Konflik jalur perbatasan juga memicu bentrokan mematikan yang terjadi secara seporadis. Itu menjadikan ketegangan yang semakin meluas atas hak tanah dan air, pemicu utamanya adalah bendungan Renaisans Ethiopia Agung yang berada di sungai Nil Biru.

Melansir The National News, Gerd atau bendungan Renaisans Ethiopia Agung, telah menimbulkan kekhawatiran di Sudan dan Mesir. Kairo mengatakan pengurangan air bagiannya dari Sungai Nil akan mengakibatkan bencana yang besar di negara tersebut dan memusnahkan jutaan pekerjaan di sektor pertanian.

Sementara Sudan memiliki keluhan yang tidak terlalu serius tentang bendungan besar Ethiopia itu.

Di sisi lain, Ethiopia ingin tetap mendapatkan informasi tentang pengoprasian bendungan itu, untuk menghidari banjir yang merusak dan mematikan. Selain itu, untuk memastikan pekerjaan bendungan listriknya sendiri yang berada di Sungai Nil Biru tidak terpengaruh.

Baik mesir atau Sudan telah bersikeras agar Ethiopia membuat kesepakatan yang mengikat secara hukum tentang pengoprasian Gerd. Mereka juga menginginkan tentang mekanisme yang disepakati bersama untuk menangani bencana kekeringan di masa depan.

Namun Addis Ababa mengatakan itu hanya "rekomendasi", bukan sebuah kesepakatan yang mengikat secara hukum, menurutnya itu sudah cukup.

Pada Desember 2022, para jendral di Khartum dan FFC Sudan, telah mencapai kesepakatan awal untuk menyelesaiakan krisis di Sudan. Namun, masih ada masalah utama yang masih belum terselesaikan dan masih memerlukan pembicaraan lebih lanjut.

Kesepakatan pada akhir 2022 itu berisi bahwa militer harus keluar dari politik dan perdana menteri sipil menjadi pemimpin negara selama 24 bulan sampai pemilihan diadakan. Pemerintahan Al Bashir digulingkan oleh Jendral Al Burhan dalam kudeta pada 2021.

Dalam kunjungannya ke Sudan, Abiy juga menawarkan tentang mediasi baru untuk menyelesaikan krisis politik di Sudan. Tawaran Abiy muncul saat penolakan inisiatif dari Mesir pada pekan lalu, dimana Kairo berniat untuk menyatukan semua pemangku kepentingan ke pertemuan Mesir untuk menyelesaiakan krisis politik tersebut.

"Kunjungan Abiy dan kesiapannya untuk menengahi tampaknya sangat mirip dengan persaingan Mesir-Ethiopia," kata seorang analis Sudan lainnya, mantan ketua Persatuan Wartawan Abdel Monaem Abu Idris, kutip The National News.