PM Baru Jepang Yoshihide Suga Akan Kunjungi RI pada 20-21 Oktober

Menlu Retno mengatakan pertemuan Presiden Jokowi dengan PM Suga akan membicarakan mengenai kerja sama ekonomi. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail kerja sama ekonomi apa saja yang dibahas. 

Namun, diprediksi salah satu yang dibahas mengenai rute kereta cepat Jakarta-Surabaya. Seperti yang diketahui lantaran penyelesaian rute kereta cepat Jakarta-Bandung terlambat untuk diselesaikan, maka pemerintah memperpanjang rutenya hingga ke Surabaya.

Semula, tenggat waktu untuk pembangunan rute kereta Jakarta-Bandung pada akhir 2019. Namun, hingga kini proyek infrastruktur itu belum rampung. Pemerintah kemudian meminta Jepang untuk bergabung dengan KCIC (Konsorsium Kereta Cepat Indonesia-China) untuk menuntaskan pengerjaan rute sepanjang 720 kilometer dari Jakarta hingga Surabaya.

“Arahan Bapak Presiden agar lebih ekonomis untuk didorong kelanjutan proyeknya, tidak hanya berhenti di Bandung, tapi sampai Surabaya, dan diusulkan agar konsorsium bisa ditambah oleh konsorsium dari Jepang,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers virtual yang dilakukan pada 29 Mei 2020 lalu. 

Selain itu, kedua pemimpin juga diprediksi akan membahas mengenai penanganan pandemik COVID-19. Ada pula pembahasan mengenai kontribusi dua negara dalam perdamaian atau stabilitas kawasan termasuk dalam konteks ASEAN dan Indo Pasifik. 

Selain berkunjung ke Indonesia, Suga juga akan menyambangi Vietnam. Hal ini lantaran didorong salah satunya Vietnam merupakan Ketua ASEAN pada tahun 2020. 

Menurut analisa Direktur Kajian Asia Kampus Tokyo di Universitas Temple, Jeff Kingston kebijakan luar negeri yang diambil oleh Suga akan meniru pendahulunya yakni Shinzo Abe. 

"Dua negara ini dipilih oleh Jepang karena keduanya memiliki permasalahan yang sama mengenai Tiongkok dan mendukung visi Jepang untuk Indo Pasifik uang terbuka dan bebas," ungkap Kingston dan dikutip harian South China Morning Post (SCMP). 

Berdasarkan laman Vietnam Express, PM Suga akan menyambangi Vietnam lebih dulu pada 18 Oktober - 19 Oktober 2020. 

Jepang diketahui pernah menggelontorkan bantuan senilai US$348 atau setara Rp5,1 triliun juta pada Agustus lalu bagi Vietnam. Dana tersebut digunakan oleh Pemerintah Vietnam untuk membeli enam kapal patroli bagi penjaga wilayah perbatasan di laut. 

Kesepakatan itu dinilai oleh banyak pihak sebagai dukungan terselubung terhadap posisi Vietnam dalam isu sengketa Laut Tiongkok Selatan. Indonesia sejak awal selalu membantah memiliki sengketa dengan Tiongkok terkait LTS. Namun, kapal penjaga patroli laut Negeri Tirai Bambu kerap kali berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna.

"Vietnam tercatat sebagai salah satu negara utama penerima bantuan dari Jepang selama 20 tahun terakhir. Tokyo juga khawatir mengenai upaya diplomatik yang dilakukan oleh Tiongkok yang telah menjalar hingga Indonesia," ungkap Direktur Kajian Asia Kampus Tokyo di Universitas Temple, Jeff Kingston. 

Hubungan ekonomi Jepang dengan Vietnam selama empat tahun terakhir bisa dikatakan cukup erat. Pada periode 2014-2018, Negeri Sakura mengabulkan dana untuk digelontorkan senilai US$280 juta untuk Vietnam. Dana itu digunakan oleh Vietnam untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya manusia dan lingkungan, dan pembenahan birokrasi di Vietnam. 

Selain itu, Vietnam menjadi salah satu negara prioritas bagi Jepang untuk menanamkan investasi langsung. Semua itu terwujud di bawah program Inisiatif Kemitraan dan Kualitas  Infrastruktur Jepang. Dengan begitu, Vietnam memiliki negara alternatif lainnya yang bisa dibidik selain Tiongkok untuk dimintai pinjaman.