PM Belanda Mundur, Koalisi Runtuh karena Isu Imigrasi
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Belanda, Dick Schoof, mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa (3/6/2025) setelah politisi sayap kanan Geert Wilders menarik Partai untuk Kebebasan (PVV) dari koalisi pemerintahan.
Pemerintahan yang baru berusia kurang dari satu tahun ini runtuh karena perselisihan mengenai kebijakan imigrasi. Wilders menuntut kebijakan imigrasi yang lebih keras, namun gagal mendapat dukungan dari tiga mitra koalisinya.
1. Koalisi runtuh akibat isu imigrasi
Wilders mengumumkan keluarnya PVV dari koalisi melalui media sosial X. Keputusan ini mengakhiri masa tugas pemerintahan yang terbentuk pada Juli 2024 tersebut.
"Tidak ada tanda tangan untuk rencana suaka kami. Oleh karena itu, PVV meninggalkan koalisi," tulis Wilders, dikutip dari Al Jazeera.
Koalisi empat partai ini terdiri dari PVV, Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD), Gerakan Petani-Warga (BBB), dan Kontrak Sosial Baru (NSC). Proses pembentukannya sendiri memakan waktu hampir enam bulan setelah pemilu November 2023.
Sebelumnya, Wilders mendesak koalisi menyetujui 10 poin rencana untuk mengurangi imigrasi secara drastis. Beberapa usulan kontroversialnya termasuk menolak semua permintaan suaka dan mengerahkan tentara ke perbatasan.
Sejumlah pakar hukum menilai proposal ini berisiko melanggar kebijakan hak asasi manusia Uni Eropa.
2. Kritik tajam terhadap manuver Wilders
Langkah Wilders menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk PM Dick Schoof yang menyebutnya tidak bertanggung jawab. Mitra koalisinya menyalahkan Wilders karena dianggap lebih mementingkan agenda politik pribadi.
Dilan Yeşilgöz, pemimpin VVD, mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan Wilders yang dinilainya membahayakan stabilitas negara di tengah berbagai tantangan global.
"Kami sudah memiliki pemerintahan mayoritas sayap kanan dan dia (Wilders) malah membiarkan semuanya runtuh demi egonya. Dia hanya melakukan apa yang dia inginkan," ujar Yeşilgöz, dilansir The Guardian.
Sementara itu, Frans Timmermans dari aliansi oposisi Buruh-Kiri Hijau menilai pemilu baru adalah solusi terbaik.
3. Belanda kemungkinan gelar pemilu baru pada Oktober
Pemerintahan Belanda kini berstatus sementara atau caretaker government hingga pemilihan umum baru dilaksanakan. Pemilu diperkirakan akan digelar pada musim gugur, kemungkinan bulan Oktober, dilansir BBC.
Wilders sendiri menyatakan siap bertarung kembali untuk memperkuat partainya dan mengincar kursi perdana menteri.
"Saya akan berjuang dalam pemilu mendatang untuk membuat PVV lebih kuat lagi, dengan tujuan menjadi perdana menteri pada kesempatan berikutnya," kata Wilders.
Ini bukan kali pertama Wilders menarik dukungan dari koalisi. Sebelumnya, ia pernah melakukan hal serupa pada tahun 2012.
Krisis politik ini juga terjadi hanya beberapa minggu sebelum Belanda menjadi tuan rumah KTT NATO.
