PM Prancis Perintahkan Jam Malam Terbatas Usai Kerusuhan Massal

Lecornu memastikan kebijakan jam malam ini hanya menyasar area rawan tertentu dan tidak akan menutup seluruh wilayah ibu kota. Pemerintah Kota Marseille bahkan langsung melarang kerumunan publik mulai pukul 12.00 hingga 20.00 waktu setempat pada Senin. Rincian wilayah lain yang menerapkan jam malam akan diumumkan oleh otoritas setempat.

"Tidak ada rencana memberlakukan jam malam di seluruh Paris. Hal itu tidak masuk akal," ujar Lecornu, dilansir Anadolu Agency.

Pemerintah juga meluncurkan operasi penegakan hukum berskala besar mulai Senin untuk memburu para perusuh. Hampir 200 penyelidik di kepolisian Paris tengah memeriksa rekaman kamera pengawas dan video guna mengidentifikasi pelaku kekerasan. Selain itu, pemerintah menyiapkan skema jam kerja pendek mulai Selasa serta dana bantuan khusus untuk menjaga arus kas bisnis yang terdampak kerusuhan.

Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, mengakui aparat kepolisian kehilangan kendali di sejumlah kota besar seperti Paris, Lyon, dan Marseille akibat kurangnya antisipasi intelijen. Pihak intelijen awalnya memprediksi aksi unjuk rasa hanya diikuti 200 ribu orang, tetapi jumlah massa di lapangan melonjak hingga lebih dari 500 ribu orang. Pengerahan 60 ribu personel keamanan di seluruh Prancis terbukti tidak cukup untuk membendung kelompok perusuh terorganisir di lapangan.

"Anda tidak bisa menatap mata para pemilik toko setelah ratusan toko dijarah lalu mengatakan kami tidak kehilangan kendali," kata Nunez, dilansir The Guardian.

Buntut dari kegagalan antisipasi tersebut, Nunez mengajukan pengunduran diri karena merasa bertanggung jawab penuh atas kekacauan yang terjadi. Namun, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menolak pengunduran diri itu demi menjaga kesinambungan komando pasukan keamanan di tengah situasi krisis. Macron justru menugaskan Nunez mengusut tuntas kegagalan perencanaan intelijen sekaligus menerapkan taktik kepolisian baru di lapangan untuk menghentikan kerusuhan.

Kerusuhan sepanjang akhir pekan menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan kerugian materi yang besar di berbagai kota. Di Kota Limoges, gedung balai kota bersejarah dari abad ke-19 ludes terbakar hingga menara jam dan atapnya runtuh. Ketua Kamar Dagang dan Industri Prancis, Alain Di Crescenzo, memperkirakan lebih dari 2 ribu toko rusak serta dijarah dengan nilai kerugian mencapai ratusan juta euro.

Aparat keamanan menangkap sekitar 2.400 hingga 2.500 orang selama kericuhan akhir pekan, yang 70 persen di antaranya merupakan orang dewasa. Menteri Kehakiman Prancis, Gerald Darmanin, menyebut sekitar 80 persen dari total tahanan tersebut kini menjalani proses penuntutan hukum. Bentrokan ini juga mengakibatkan hampir 1.000 personel kepolisian dan pemadam kebakaran terluka, sementara seorang demonstran putus tangan akibat ledakan granat pengendali massa.

Gelombang protes ini berawal dari demonstrasi pelajar sekolah menengah selama empat pekan terakhir yang menuntut perbaikan fasilitas sekolah, sebelum meluas bersama serikat pekerja dan gerakan Rompi Kuning memprotes lonjakan harga bahan bakar serta pangan. Sejak Maret lalu, harga solar di Prancis melonjak hampir 40 persen dan bensin naik 25 persen, sedangkan harga pangan meningkat 25 persen sejak 2021. Pada Senin, aksi protes masih berlanjut dengan pemblokiran pintu masuk Museum Louvre oleh mahasiswa hingga membuat museum tersebut batal beroperasi sesuai jadwal, sementara gerakan Rompi Kuning menyerukan aksi lanjutan pada Sabtu mendatang.