Jakarta, IDN Times - Pemerintah Polandia resmi memperpanjang pemeriksaan perbatasan darat dengan Jerman dan Lithuania pada Kamis (1/10/2026). Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan pelintas batas di kawasan Eropa.
Otoritas pusat menegaskan pengawasan perbatasan antarnegara menjadi prioritas utama pemerintah. Langkah tersebut bertujuan menjaga stabilitas keamanan dalam negeri tanpa mengganggu kelancaran kegiatan ekonomi.
Kementerian Dalam Negeri Polandia menetapkan perpanjangan masa pengawasan perbatasan dengan Jerman dan Lituania selama enam bulan. Penjagaan wilayah antarnegara Uni Eropa ini dipastikan berlaku hingga 30 Maret 2027.
Langkah tegas ini ditempuh demi membendung arus pendatang tanpa dokumen resmi dan memperkuat pertahanan nasional. Saat ini, aparat keamanan telah disiagakan penuh di puluhan pos perlintasan darat strategis.
"Pemeriksaan perbatasan sangat ampuh menahan laju migran tanpa izin. Perpanjangan aturan ini membantu kami mengelola arus kedatangan sekaligus memperkuat perlindungan negara," kata Menteri Dalam Negeri Polandia, Marcin Kierwiński.
Pengetatan pos penjagaan terbukti efektif karena petugas berhasil memutarbalikkan banyak pelintas tanpa dokumen resmi. Sejak aturan ini kembali berjalan, lebih dari 1.300 orang dilarang masuk di perbatasan Lithuania.
Penolakan serupa terjadi di sepanjang jalur barat yang berbatasan dengan Jerman. Berdasarkan data kementerian terkait, aparat mencegat kedatangan hampir 1.200 orang tanpa izin.
Selain menangkal pelintas gelap, aparat gabungan berhasil membongkar praktik kejahatan terorganisasi.
"Kami memperpanjang aturan ini karena terbukti memberikan hasil nyata dalam menangkap sindikat penyelundup orang," ujar Kierwiński.
Pemerintah Polandia pertama kali memberlakukan pengawasan perbatasan darurat pada Juli 2025. Kebijakan yang sejatinya berakhir pada 1 Oktober 2026 ini diperbarui akibat tingginya tekanan arus masuk orang di Eropa Timur.
Pemerintah memastikan prosedur pengawasan internal ini sah secara hukum karena berpedoman pada aturan kawasan bebas paspor Eropa (Schengen). Sistem pengetatan serupa sebelumnya juga dijalankan oleh beberapa negara tetangga.
"Pemeriksaan ini bertujuan mencegah pengiriman migran tanpa izin secara sepihak. Kami memastikan situasi perbatasan tetap terkendali tanpa menyulitkan rutinitas harian warga," kata Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk.