Polandia Sebut Uni Eropa Proritaskan Keamanan di Perbatasan Belarus

20 Jun 2024, 06:43 WIB

Brahm

Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk. (x.com/donaldtusk)

Intinya sih...

Uni Eropa memprioritaskan keamanan di perbatasan Belarus untuk menjaga keamanan bersama antara negara anggota.
PM Polandia mendapat dukungan dari pemimpin Eropa dalam melindungi perbatasan paling timur UE.
Kementerian Pertahanan Polandia mengumumkan rencana perubahan kebijakan penggunaan senjata dan amandemen Undang-Undang terkait migrasi ilegal.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Polandia, Donald Tusk, mengatakan bahwa Uni Eropa (UE) akan memprioritaskan keamanan di perbatasan Belarus pada Selasa (18/6/2024). Keputusan ini dalam menjaga keamanan bersama di antara negara-negara anggota UE.

Pada akhir pekan lalu, Polandia melaporkan penurunan keluarga migran Afghanistan oleh polisi Jerman di Osinow Dolny, Provinsi Pomerania Barat. Otoritas Jerman mengungkapkan bahwa migran tersebut memiliki status pengungsi di Polandia dan hendak dikembalikan.

1. Pemimpin negara UE bersedia bantu Polandia amankan perbatasan

PM Tusk mengatakan bahwa pemimpin Eropa telah memberikan dukungan kepada Polandia dan mau menjamin keamanan di perbatasan Polandia-Belarus. Ia menyebut ini adalah tanggung jawab bersama dari seluruh anggota UE.

"Terdapat konsensus politik di perbatasan, terutama di perbatasan Polandia-Belarus. Itu adalah perbatasan umum Eropa," terangnya, dikutip TVP World.

"Saya sudah berbicara dengan mayoritas pemimpin di Eropa terkait masalah ini dan semua tanpa terkecuali. Seluruh kandidat dari kepala negara di Eropa sudah mengonfirmasi kesiapannya membantu kami dalam melindungi perbatasan paling timur UE," tambahnya.

Ia menambahkan, pemerintah Polandia akan mendiskusikan secara detail dengan Komisi Eropa. Ia memastikan bahwa UE akan membayar semua keamanan dan memastikan semuanya aman.

2. Polandia akan perbolehkan tentara gunakan senjata di perbatasan

Tentara Polandia di perbatasan Belarus. (twitter.com/Kaminski_M_)

Kementerian Pertahanan Polandia mengumumkan rencana perubahan kebijakan penggunaan senjata kepada aparat keamanan di perbatasan. Langkah ini menyusul sejumlah aksi kekerasan imbas krisis migrasi di perbatasan Belarus.

"Mengingat memburuknya situasi di perbatasan, maka tentara akan dikirimkan untuk beroperasi, mengadakan pemantauan, dan sejumlah aksi pencegahan masuknya migran. Tentara harus dilengkapi dengan senjata pribadi selama operasi dan diperbolehkan menggunakannya dalam keadaan mendesak," terangnya.

Tak hanya penggunaan senjata, amandemen Undang-Undang (UU) ini juga berkaitan dengan penggunaan gas air mata dan air untuk mengusir migran yang masuk ke perbatasan secara ilegal.

3. Mayoritas warga Polandia menolak masuknya migran

Pasukan Penjaga Perbatasan Polandia. (twitter.com/Straz_Graniczna)

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Ipsos, sebanyak 67 persen responden berpendapat bahwa migran tidak boleh masuk secara ilegal ke Polandia. Mereka pun setuju agar para migran ilegal yang sudah masuk dikembalikan ke teritori Belarus.

Sementara, hanya 19 persen responden yang setuju Polandia menerima migran dan mendapatkan status suaka. Sedangkan 14 persen sisanya mengaku tidak memiliki pilihan terkait masalah migran di Polandia.

Survei tersebut juga menunjukkan bahwa responden yang menolak masuknya migran mayoritas adalah pendukung partai sayap kanan di Polandia, termasuk Partai Confederation dan Law and Justice. Survei kali ini digulirkan pada 4-6 Juni 2024 dengan melibatkan 1.071 responden sebagai sample dan menggunakan metode campuran.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.