Polandia Setujui Investigasi Dugaan Pengaruh Rusia pada Politikus

Andrzej Duda dan jajarannya di Partai Hukum dan Keadilan (PiS) menyatakan bahwa UU yang juga dinamai 'Tusk Law' itu bertujuan menindak partai oposisi PO, terutama politikus Donald Tusk yang dituding sebagai agen Kremlin. 

Donald Tusk dikenal sebagai pendiri Partai Civic Platform (PO) dan sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Polandia pada 2007-2014. Ia pernah menjadi Presiden Dewan Eropa pada 2014-2019. 

Duda menambahkan bahwa ia akan mengirimkan UU ini ke Pengadilan Konstitusional yang didominasi oleh anggota PiS. Namun, komisi tersebut masih akan melanjutkan pekerjaannya untuk menyelidiki Tusk. 

"Orang-orang punya hak untuk tahu. Rakyat harus membentuk opini mereka terkait bagaimana politikus tersebut dapat terpilih dalam pemilu. Mereka harus tahu kepentingan Republik Polandia, entah kepentingan itu memang layak untuk dieksekusi atau tidak," terang Duda, dilansir Politico.

Mendengar keputusan Duda, sejumlah partai oposisi di Polandia mengecamnya. Mereka menyebut bahwa UU tersebut didesain oleh PiS untuk mengintimidasi seluruh rival menjelang pemilu. 

"Presiden Duda melemahkan negara kami saat ini, secara interbal dan eksternal. Ia memutuskan menyulut sebuah perang sipil di Polandia," kata Szymon Holownia, selaku kepala Partai Polandia 2050. 

Sementara, salah satu pemimpin Civic Platform, Borys Budka, memperingatkan bahwa siapapun yang bergabung dalam komisi tersebut akan menghadapi persekusi. 

"Komisi ini seharusnya tidak menjelaskan apapun, memutuskan apapun, menghakimi apapun. Ini seharusnya menjadi sebuah palu dalam melawan seluruh partai oposisi di Polandia," terang Budka. 

Partai Kiri Polandia menyerukan kepada Duda agar mengadukan kepada State Tribunal, yang seharusnya dapat menindak dan menghakimi politikus. 

Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki, mengatakan bahwa ia akan mendukung penuh proposal yang diajukan oleh Presiden Duda. Ia pun akan menyerukan semua pemimpin di Uni Eropa (UE) untuk membentuk komisi dalam menginvestigasi pengaruh Rusia di negaranya. 

"Tidak ada pertemuan Dewan Eropa yang mana saya tidak mengingatkan terkait pengaruh Rusia di negaranya. Melihat bagaimana propaganda Rusia, bagaimana efektivitas Kremlin dalam membuat berita palsu dan mempengaruhi hasil pemilu di berbagai negara, termasuk di negara kuat, seperti Amerika Serikat (AS)," tutur Morawiecki, dilansir The First News.

"Saya berharap akan ada institusi dan negara yang meningkatkan ide dan tentu saja, saya akan berbicara dengan kata-kata kuat terkait pengaruh Rusia dan membutuhkan dalam menginvestigasinya dalam tingkatan komisi khusus," tambahnya.