Polisi Pakistan Bentrok dengan Warga di Depan Rumah Eks PM Imran Khan

Melansir Associated Press, Khan pada Jumat (10/3/2023) diperintahkan untuk menghadap hakim di Islamabad guna menjawab tuduhan soal menjual hadiah negara secara ilegal, yang telah diterima saat ia menjabat. Dia juga dituduh menyembunyikan aset.

Sebagai informasi, Khan digulingkan melalui mosi tidak percaya parlemen pada April lalu. Pemimpin oposisi berkali-kali mengklaim bahwa serangkaian kasus terhadapnya, termasuk tuduhan terorisme didalangi oleh penggantinya yakni Perdana Menteri Shahbaz Sharif, untuk mendiskreditkannya.

"Kami akan menangkapnya, dan akan melakukannya atas perintah pengadilan," kata Shahzad Bukhari, wakil inspektur jenderal polisi Islamabad sebelum bentrokan terjadi, dikutip Associated Press.

Bukhari mendapati luka ringan akibat kerusuhan itu dan memperoleh perawatan dari petugas medis di lokasi kejadian.

Pemimpin tertinggi dari partai Khan Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), Shah Mahmood Qureshi, mengatakan pemerintah berusaha mengganggu ketertiban dan hukum dengan mengirim polisi ke kediaman Khan.

“Kami siap mencari jalan tengah melalui pembicaraan dengan polisi, tapi kita harus tahu apa tujuan razia polisi hari ini,” ujarnya.

Sementara pemimpin senior PTI lainnya, Fawad Chaudhry, mengatakan kuasa hukum Khan sedang mengajukan permintaan ke Pengadilan Tinggi Islamabad agar surat perintah terhadap Khan ditangguhkan.

Dari dalam rumahnya, Khan mendesak para pendukungnya berjuang meski dia ditangkap oleh pemerintah.

“Mereka mengira bangsa ini akan tertidur ketika Imran Khan dipenjara, kamu harus membuktikan bahwa mereka salah," tulis Khan melalui akun Twitter.

Melansir Al Arabiya, Pakistan melarang para pejabat menyimpan hadiah berharga dari negara yang diterima saat menjabat. Hal itu sebagai upaya memberi contoh kepada publik di tengah maraknya kasus korupsi.

Dalam larangan tersebut, disebutkan bahwa pejabat tidak diperbolehkan menyimpan hadiah negara yang nilainya melebihi 300 dolar AS (sekitar Rp4,6 juta). Itu berlaku untuk perdana menteri, presiden, dan kabinet menteri.

Kemudian, disebutkan bahwa setiap penerima harus menyetor hadiah semacam itu ke repositori negara dalam waktu satu bulan setelah menerimanya. Otoritas menambahkan, hadiah tersebut mulai sekarang dianggap sebagai milik negara.