Prancis Kecam Intervensi AS soal Program Diversifikasi

Jakarta, IDN Times - Paris menuding Amerika Serikat (AS) mengintervensi kebijakan diversifikasi, kesetaraan, dan inklusi (DEI) di perusahaan Prancis. Pihaknya menolak larangan DEI yang diterapkan oleh pemerintah AS.
"Intervensi Amerika dalam kebijakan inklusi perusahaan Prancis bersama dengan ancaman tarif tidak beralasan. Ini tidak dapat diterima. Prancis dan Eropa akan mempertahankan perusahaan kami dan konsumen, tapi nilai-nilai mereka," kata Kementerian Perdagangan Prancis pada Sabtu (29/3/2025), dikutip dari Deutsche Welle.
Pelasi Prancis-AS terus memanas di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Tensi timbul setelah Washington melarang masuk sejumlah ilmuwan asal Prancis yang mengkritisi kebijakan Trump.
1. Belasan perusahaan Prancis menerima surat dari AS
Menteri Ekonomi Prancis, Eric Lombard, mengatakan bahwa surat yang dikirimkan kepada perusahaan asing menunjukkan nilai-nilai yang diterapkan oleh pemerintahan baru di AS.
"Surat ini merefleksikan nilai-nilai yang diterapkan pemerintahan baru AS. Mereka bukanlah milik kami. Pihak kementerian akan mengingatkan kembali rekan kami dari AS terkait dengan masalah ini," terangnya, dikutip France24.
Ia mengatakan bahwa belasan perusahaan sudah mendapatkan surat tersebut. Namun, tidak diketahui dengan jelas berapa banyak perusahaan yang menerima surat peringatan dari AS tersebut.
Pengacara bisnis AS di Paris, Christopher Mesnoosh, mengungkapkan bahwa perusahaan itu sudah menerima format tersebut. Namun, format tersebut bukanlah cara yang dikomunikasikan secara resmi dan bukan termasuk surat khusus diplomatik.
2. Prancis larang diskriminasi dalam rekrutmen pekerja
Hukum di Prancis selama ini menerapkan larangan proses rekrutmen berdasarkan etnis, agama, dan asal kandidat, serta tidak boleh ada pengambilan data berbasis rasial. Kebijakan ini sesuai dengan sekularisme dan kesetaraan di Prancis.
Sementara itu, perusahaan Prancis mengupayakan diversifikasi dalam dunia kerja dan berfokus pada gender dan latar belakang sosial-ekonomi. Perusahaan Prancis diharuskan merekrut 250 pekerja dan sebanyak 40 persen di antaranya harus perempuan.
Lewat kebijakan ini, Prancis menjadi salah satu pemimpin dalam perlindungan perempuan di dunia kerja. Prancis juga menjadi negara dengan proporsi pekerja perempuan tertinggi kedua di dunia, setelah Islandia.
3. Prancis Minta AS kembalikan Patung Liberti
Anggota Parlemen Eropa dari Prancis, Raphael Glucksmann, mengatakan bahwa AS di bawah Trump tidak lagi menunjukkan semangat dari monumen patung liberti. Ia pun menyarankan AS untuk mengembalikannya kepada Prancis.
"Kami akan mengatakan bahwa Amerika sudah memilih sendiri bersama tirani. Bagi Amerika yang telah memecat peneliti yang dibutuhkan dalam penelitian bebas. Maka kembalikan Patung Liberti," ungkap Glucksmann, dilansir Politico.
Ia menambahkan, jika AS tidak berniat mengembalikan posisi dan pendanaan yang cukup dalam bidang penelitian, Prancis akan dengan senang hari menggantikan peran AS dalam sektor penelitian dan pengembangan.