Jakarta, IDN Times - Presiden Belarus, Alexander Lukashenko mengatakan bahwa permintaan pengusiran pasukan PMC Wagner adalah hal yang konyol dan tidak beralasan. Ia pun meminta agar Polandia, Lithuania, dan Latvia menghapus personel militernya.
Belakangan ini, Minsk dan Warsawa terus bersitegang terkait kedatangan pasukan pembunuh bayaran Rusia ke Belarus. Polandia mengklaim keberadaan pasukan Wagner berpotensi meningkatkan tensi dan difungsikan untuk melancarkan serangan hybrid ke negaranya.
Lukashenko mengungkapkan bahwa permintaan dari Polandia dan negara Baltik dapat diterima apabila keempat negara itu tidak memiliki satu pun personel militer.
"Mereka seenaknya mendesak pengusiran tentara Wagner dari Belarus. Di saat yang sama, mereka meningkatkan anggaran belanja militer dan meningkatkan jumlah pasukan yang berjaga di perbatasan," kata Lukashenko pada Kamis (31/8/2023), dikutip Belta.
"Semua itu mudah, kami mau tidak ada satu pun personel militer di Polandia, Lithuania, maupun negara Baltik lainnya. Hanya dengan ini, mereka berhak protes terhadap keberadaan militer di negara lain. Sebaliknya, jika tidak, pernyataan itu bodoh dan tidak beralasan," tambahnya.
Menteri Pertahanan Belarus, Viktor Khrenin mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan undangan dalam mengawasi latihan militer CSTO (Collective Security Treaty Organization) di Belarus.
"Kami sudah mengirimkan undangan. Namun, tidak ada respons apapun sejauh ini. Latihan militer akan berlangsung pada 1 September. Mari kita lihat apa yang terjadi. Masih ada waktu sampai 6 September hingga latihan selesai digelar. Silakan datang. Kami siap menunjukkan Anda dengan keterbukaan," tutur Khrenin.
Latihan militer ini akan berfokus pada urusan staf dan penyelenggaraannya akan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
"Semua telah dideklarasikan dan ditunjukkan, termasuk seberapa banyak partisipan, dan arena latihan yang digunakan. Kami melatih personel militer dan bagaimana tentara kami merespons segala risiko dan ancaman," sambungnya.
Juru bicara Parlemen Lithuania, Viktorija Cmilyte-Nielsen menginginkan agar Lithuania menerapkan pembatasan yang berbeda kepada warga Rusia dan Belarus di negaranya. Akan tetapi, pemerintah tidak memberikan sanksi yang sama antara warga Rusia dan Belarus.
"Kami mendiskusikan ini juga karena ini adalah isu berbeda. Kami hanya bertukar pandangan. Saya berkomentar terkait ini beberapa kali dan saya pikir harus ada standarisasi penanganan warga Rusia dan Belarua di Lithuania," terangnya, dikutip The Baltic Times.
Warga Rusia mendapat sanksi tambahan ketika datang ke Lithuania, terutama soal pembelian properti di negaranya. Pemerintah setempat juga menolak pengajuan izin tinggal permanen bagi warga Rusia di negaranya.
Parlemen akhirnya menetapkan hukum itu pada April hanya untuk warga Rusia. Namun, sejak kedatangan pasukan PMC Wagner ke Belarus, Vilnius pun berencana menerapkan hal yang sama kepada warga Belarus.