Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

RUU Perampasan Aset Tuntas Digodok, Ini 10 Poin Pokok yang Dibahas DPR

3 min read
RUU Perampasan Aset Tuntas Digodok, Ini 10 Poin Pokok yang Dibahas DPR
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman ketika memegang palu sidang. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
  • Komisi III DPR menyatakan pembahasan RUU Perampasan Aset untuk korupsi dan tindak pidana lain telah rampung secara partisipatif dan berkeadilan.
  • RUU mengatur prinsip HAM, cakupan kejahatan termasuk penipuan digital massal, kewenangan proses perampasan, perlindungan pihak ketiga, pengembalian aset korban, serta pengawasan independen.
  • Naskah RUU disepakati melalui 397 DIM pada 5 November 2026; DPR menargetkan pengesahan rampung November 2026, lebih cepat dari target awal Desember.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Habiburokhman, mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai perampasan aset tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya telah rampung dibahas. Ia mengeklaim pembahasan RUU tersebut telah berlangsung secara partisipatif dan berkeadilan.

"Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita," ungkap Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Gerindra itu kemudian memaparkan 10 poin yang menjadi pokok pembahasan di dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Pokok-pokok itu meliputi soal jaminan RUU ini melindungi HAM, hingga soal ruang lingkup RUU ini.

Berikut 10 hal yang menjadi pokok pembahasan dalam RUU Perampasan Aset:

1. Judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.

3. Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Pengaturan mengenai pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

5. Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.

6. Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.

7. Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam rangka melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.

8. Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.

9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas

Habiburokhman juga mengatakan, pada 5 November 2026 lalu telah disepakati naskah rancangan undang-undang melalui pembahasan daftar inventarisir masalah (DIM). Jumlah DIM, kata Habiburokhman, berjumlah 397.

"DIM itu terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM yang dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18," tutur dia.

DPR terlihat mengebut pembahasan RUU Perampasan Aset untuk Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Bahkan, Habiburokhman menyebut RUU tersebut akan rampung pada November 2026. Lebih cepat dari target awal yakni Desember 2026.

    Related Articles

    See More