Jakarta, IDN Times - Presiden Ekuador, Guillermo Lasso memutuskan tidak akan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden yang dimajukan jadwalnya. Pilpres itu digelar pada Agustus 2023. Ia pun menyerukan kepada seluruh partai untuk bersatu dalam mempertahankan demokrasi.
Pada pertengahan Mei, proses pemakzulan Presiden Lasso hendak dimulai. Namun, presiden berusia 67 tahun itu pun menyerukan pilpres lebih awal dan membubarkan parlemen dan proses pemakzulan pun dihentikan.
Lasso mengungkapkan bahwa tidak berminat untuk melanjutkan kandidasi sebagai presiden pada pilpres 20 Agustus mendatang. Ia menyebut bahwa ia akan mengikuti aturan untuk melindungi demokrasi di Ekuador.
"Hari ini, setelah menemukan refleksi. Saya mengumumkan pada Anda bahwa saya tidak menerima nominasi untuk presidensi pada pilpres Agustus mendatang," papar Lasso pada Jumat (2/5/2023), dilansir La Prensa Latina.
"Jauh di atas kantor presiden, saya cinta demokrasi dan kebebasan yang setiap rakyat Ekuador nikmati dan memperjuangkan mimpi mereka. Tugas saya sebagai presiden menginginkan saya untuk menyerahkan jabatan demi melindungi demokrasi. Saya akan lakukan itu," tambahnya.
Ia menambahkan bahwa tidak masuk akal ketika negara membutuhkannya untuk menjadi seorang warga negara. Ia juga tidak menyebut siapa yang akan mewakilkan Partai CREO dalam pilpres mendatang.
Presiden Lasso yang menjabat sejak 2021 terus mendapat tekanan dari partai oposisi yang menguasai parlemen. Bahkan, ia sudah mendapatkan dua kali upaya pemakzulan selama hampir 2 tahun kepemimpinannya.
Pada pemakzulan terakhir, Lasso dituding terlibat dalam kasus korupsi penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi. Kasus itu berkaitan dengan kontrak perusahaan transportasi minyak milik negara, Flopec, dilaporkan Reuters.
Selama ini, Lasso mengelak terlibat kasus korupsi dan menyebut proses pemakzulannya dilandasi motif politik. Ia pun menyebut pemakzulan akan berdampak pada krisis anti-demokrasi di Ekuador.
Sementara, presiden dan anggota parlemen yang terpilih pada 20 Agustus mendatang akan memimpin sampai 2025, di mana jadwal pemilu sebenarnya diselenggarakan. Apabila pilpres belum dapat ditentukan, maka akan ada gelombang kedua pada 15 Oktober.
Dilansir DW, pilpres awal di Ekuador disebut akan menguntungkan oposisi sayap kiri Citizens Revolution (RC), yang dipimpin Rafael Correa. Mantan presiden yang mengasingkan diri di Belgia tersebut berharap dapat memperoleh kursi mayoritas di parlemen dan membangun kembali negaranya.
Meskipun demikian, Correa masih belum menyatakan kandidasinya dalam pilpres pada Agustus mendatang. Sementara, kandidat pada pilpres 2021, Andres Arauz menyatakan bahwa pencalonan dalam pilpres bukan prioritas pribadinya.
Sejumlah capres yang pernah mencalonkan pada 2021, Yaku Perez dan Daniel Noboa sudah mengumumkan akan ikut serta dalam pilpres. Sedangkan, capres dari CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), Leonidas Iza mengundurkan diri sebagai kontestan pilpres karena penolakan pribadi.