Presiden Ekuador Bubarkan Parlemen Usai Hadapi Sidang Pemakzulan
Jakarta, IDN Times - Presiden Ekuador Guillermo Lasso, pada Rabu (17/5/2023), mengeluarkan dekrit yang membubarkan Majelis Nasional dan mempercepat pemilu legislatif dan presiden.
Setelah keputusan tersebut, tentara dan polisi menjaga gedung Majelis Nasional di ibu kota Quito untuk melarang siapa pun masuk.
Keputusan itu terjadi sehari setelah Lasso menghadapi sidang pemakzulan. Ia dituduh mengabaikan kesepakatan korup antara perusahaan transportasi minyak milik negara dan perusahaan kapal tanker swasta.
1. Pengadilan akan memutuskan waktu pemilu dalam tujuh hari
Dilansir Reuters, Lasso mengatakan bahwa proses pemakzulan terhadapnya memiliki motif politik dan telah memicu krisis besar yang mengancam demokrasi.
"Ini adalah keputusan demokratis, bukan hanya karena konstitusional, tetapi karena mengembalikan kekuasaan kepada rakyat Ekuador untuk menentukan masa depan mereka dalam pemilihan berikutnya," kata Lasso, menjelaskan mengapa pemilihan umum harus dipercepat.
Langkah Lasso ini disebut ketentuan "kematian dua arah" konstitusi, yang memungkinkan presiden untuk mengadakan pemilihan untuk jabatannya dan majelis dalam keadaan tertentu, termasuk jika tindakan legislatif menghalangi fungsi pemerintahan.
Berdasarkan kontutusi, Lasso akan tetap menjabat dan memerintah dengan keputusan. Pengadilan pemilu harus memutuskan tanggal pemilu baru dalam waktu tujuh hari sejak pembubaran majelis, yang kemudian harus dilaksanakan dalam waktu 90 hari.
Mereka yang terpilih untuk berkuasa dalam pemilihan awal akan menjabat hingga pemilihan 2025 yang dijadwalkan secara rutin berlangsung. Lasso masih dapat mencalonkan diri dalam pemilihan.
2. Dituduh mengabaikan kontrak yang merugikan negara
Parlemen memakzulkan Lasso karena menuduhnya mengabaikan peringatan penggelapan terkait kontrak di perusahaan transportasi minyak milik negara Flopec. Lasso dituduh terus melanjutkan kontrak korup itu setelah menjabat pada 2021, meski mengetahui akan merugikan negara.
Lasso berulang kali mengatakan bahwa kontrak Flopec ditandatangani bertahun-tahun sebelum dia menjabat. Dia juga mengatakan bahwa pemerintahannya telah membuat perubahan pada kontrak atas saran dari pengawas keuangan Ekuador untuk menguntungkan negara.
Untuk memakzulkan presiden diperlukan sembilan puluh dua suara dari 137 anggota majelis. Pemungutan suara untuk melanjutkan proses minggu lalu menerima 88 suara dari 116 legislator yang hadir.
Anggota parlemen oposisi mengecam keputusan pembubaran sebagai ilegal, meskipun beberapa anggota partai mantan Presiden Rafael Correa, yang dihukum karena korupsi dan tinggal di pengasingan, mengatakan pemilu adalah satu-satunya jalan keluar dari krisis itu.
"Negara ini menyerukan perubahan dan kami tahu waktu untuk perubahan itu telah tiba," kata Marcela Holguin, politisi oposisi dari partai Correa.
3. Militer akan menindak pelaku kekerasan
Kepala Komando Gabungan Angkatan Bersenjata, Jenderal Nelson Proano, meminta warga Ekuador untuk tetap menghormati hukum dan memeringatkan agar tidak merusak tatanan konstitusional dengan kekerasan. Jika kekerasan meletus, angkatan bersenjata dan polisi akan bertindak tegas.
Meski mendapat dukungan dari angkatan bersenjata, tapi tindakan presiden ditentang oleh pribumi Ekuador. Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok Konfederasi Nasionalitas Pribumi kerap melakukan demo yang disebut mampu melumpuhkan negara.
Will Freeman, rekan studi Amerika Latin di Dewan Hubungan Luar Negeri, mengatakan protes massal kemungkinan besar akan terjadi dalam beberapa hari mendatang.
“Sulit juga membayangkan Lasso membuat langkah ini tanpa dukungan diam-diam dari petinggi militer. Di masa lalu, protes cenderung berubah menjadi destruktif dengan cepat, dan pasukan keamanan juga menindak," kata Freeman, dilansir Associatd Press.
