Presiden Suriah Mau ke Gedung Putih, AS Minta DK PBB Cabut Sanksi

08 Nov 2025, 04:27 WIB

Sanggar Sukma Sijati

ilustrasi bendera Amerika Serikat (unsplash.com/chris robert)

Intinya sih...

Rancangan resolusi AS ke PBB untuk mencabut sanksi terhadap Presiden Suriah dan Menteri Dalam Negeri
Memerlukan minimal sembilan suara dukungan di Dewan Keamanan PBB tanpa veto dari negara anggota tetap
Kunjungan resmi Presiden Suriah ke AS akan menjadi yang pertama kalinya dalam lebih dari 80 tahun sejarah hubungan kedua negara

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) pada Selasa (4/11/2025), mengajukan rancangan resolusi ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencabut sanksi terhadap Presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa. Usulan ini muncul menjelang kunjungan resmi al-Sharaa ke Gedung Putih pada Senin (10/11/2025).

Selain al-Sharaa, rancangan tersebut juga mencakup pencabutan sanksi terhadap Menteri Dalam Negeri Suriah, Anas Khattab. Kunjungan ini menjadi momentum diplomasi penting antara AS dan Suriah setelah bertahun-tahun hubungan yang renggang.

1. Rancangan ini memerlukan minimal sembilan suara dukungan

Rancangan resolusi tersebut belum dijadwalkan untuk mendapat pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB. Agar disetujui, rancangan ini memerlukan minimal sembilan suara dukungan tanpa adanya veto dari negara anggota tetap seperti Rusia, China, AS, Prancis, dan Inggris. Proposal ini merupakan bagian dari upaya AS untuk melonggarkan sanksi-sanksi terhadap Suriah setelah lebih dari satu dekade konflik.

Selain pencabutan sanksi, Presiden al-Sharaa saat kunjungannya ke Washington pada Senin (10/11/2025), juga berencana menandatangani dokumen bergabung dengan koalisi internasional yang dipimpin AS untuk memerangi kelompok teroris ISIS. Hal ini menunjukkan niat untuk memperkuat kerja sama keamanan internasional antara Suriah dan AS.

2. Latar belakang sanksi AS terhadap Suriah

Sanksi terhadap al-Sharaa dan Khattab awalnya diberlakukan karena keterkaitan mereka dengan kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang sebelumnya merupakan sayap resmi Al-Qaeda di Suriah. Namun pada 2025, laporan PBB menyatakan tidak ditemukan hubungan aktif antara HTS dengan Al-Qaeda dan al-Sharaa serta pemerintah interim Suriah sudah berupaya menampilkan citra yang lebih moderat dan terbuka bagi komunitas internasional.

Pada Mei 2025, Presiden Trump bertemu dengan al-Sharaa di Riyadh dan mengumumkan akan mulai mencabut sanksi unilateral yang telah berlaku lama terhadap rezim Suriah sebelumnya.

Pada Juli 2025, Trump resmi menghapus beberapa pembatasan tersebut. Ini menandai perubahan besar dalam kebijakan AS terhadap Suriah yang sebelumnya sangat ketat terhadap rezim Bashar al-Assad yang telah digulingkan pada Desember 2024.

3. Kunjungan resmi Presiden Suriah ke AS akan menjadi yang pertama kalinya

Menteri Luar Negeri Suriah, Asad al-Shaibani, mengonfirmasi bahwa kunjungan resmi Presiden Ahmed al-Sharaa ke Gedung Putih akan menjadi yang pertama kalinya dalam lebih dari 80 tahun sejarah hubungan kedua negara. Dalam pertemuan ini, berbagai isu akan dibahas, termasuk pencabutan sanksi, rekonstruksi Suriah pasca perang, serta kerja sama dalam memerangi ISIS yang dianggap ancaman internasional.

“Pertemuan akan berlangsung di Gedung Putih dan merupakan bagian dari upaya diplomasi presiden untuk bertemu siapa saja di dunia dalam upaya mencapai perdamaian,” kata Karoline Leavitt, juru bicara Gedung Putih, dilansir The Times of Israel.

Ia juga menambahkan bahwa ada kemajuan baik dalam upaya perdamaian di Suriah di bawah kepemimpinan baru ini.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.