Ada Tuntutan Belum Dipenuhi, Petani India Lanjut Protes
Ribuan petani India menuntut pencabutan undang-undang pertanian. (Wikimedia.org/Randeep Maddoke)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
New Delhi, IDN Times – Puluhan ribu petani India yang telah melakukan protes selama puluhan hari di jalan raya yang menghubungkan ibukota Delhi dan wilayah utara, kembali memutuskan untuk melanjutkan protesnya. Kesepakatan antara petani dan pemerintah pimpinan PM Modi belum menemukan titik temu.
Para petani India tersebut masih mengajukan tuntutan agar pemerintah mencabut undang-undang reformasi pertanian terbaru. Namun seiring dengan penolakan pemerintah mencabut undang-undang tersebut, para petani masih membulatkan tekad untuk tetap berkemah di jalan-jalan raya.
Meskipun pandemi virus corona menerpa India, namun para petani nekat melanjutkan protesnya. Mereka bertahan di luar ruangan, dengan tenda dan kendaraan-kendaraan mereka. Puluhan ribu petani itu, telah memblokir jalan raya selama lebih dari 40 hari di tengah cuaca dingin yang menyelimuti India.
1. “Kami tidak ingin diskusi topik lain”
Petani India masih melakukan protes menuntut pencabutan undang-undang pertanian. (twitter.com/Manat Kaur)Puluhan ribu petani yang melakukan protes telah dimulai sejak tanggal 26 November 2020. Mereka bertahan dengan tenda-tenda di jalan raya sehingga membuat jalanan di tutup. Sebagian besar para petani yang mengikuti protes adalah dari daerah utara seperti Punjab, Haryana dan Uttar Pradesh.
Pertemuan ketujuh yang berlangsung pada tanggal 4 Januari 2021 berisi seputar informasi mengenai pemerintah India yang meminta pembahasan masalah klausul demi klausul dalam undang-undang. Namun pihak perwakilan petani menolak permintaan tersebut dan tetap kukuh menuntut untuk pencabutan total.
Melansir dari laman ANI, Yudhvir Singh, salah satu perwakilan serikat petani mengatakan “Menteri ingin kami membahas undang-undang secara bijak. Kami menolaknya dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya membahas undang-undang karena kami ingin undang-undang dibatalkan sepenuhnya. Kami tidak ingin diskusi topik lain,” katanya menjelaskan.
Baca Juga: Para Petani India Sepakat Bertemu Menteri Federal
2. Ancaman unjuk rasa di Hari Republik
Petani mengancam akan unjuk rasa di hari Republik. (twitter.com/Harman)Pertemuan ketujuh antara pemerintah India dan petani masih tidak menemukan kejelasan. Pemerintah di sisi lain mengatakan bahwa mencabut undang-undang adalah sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan. Namun petani tetap pada tuntutan agar pemerintah mencabutnya.
Editor’s picks
Pihak pemerintah telah berusaha untuk melakukan pembicaraan dan membahas klausul “bermasalah” atau alternatif lain, namun petani tetap pada tuntutan awal yakni pencabutan total undang-undang pertanian. Melansir dari laman Associated Press, jika tuntutan itu tidak segera dipenuhi, para petani mengancam akan mengadakan unjuk rasa pada Hari Republik, yang jatuh pada tanggal 26 Januari.
Para petani telah berpendapat bahwa undang-undang pertanian hanya akan mengarahkan pada kartelisasi dan komersialisasi pertanian. Undang-undang pertanian dianggap membuat petani menjadi rentan terhadap keserakahan perusahaan besar.
3. Dua tuntutan disepakati
Tenda yang digunakan untuk menginap para petani. (twitter.com/Manmeet Mahal)Pihak pemerintah dan petani telah melakukan pembicaraan pada tanggal 30 Desemberi 2020. Pertemuan itu adalah pertemuan yang keenam kalinya diantara dua belah pihak. Dalam pembicaraan tersebut, dua tuntutan disepakati oleh pemerintah India.
Dua tuntutan yang akhirnya disepakati oleh pemerintah India adalah bahwa subsidi listrik untuk mengairi pertanian tetap dilanjutkan. Kesepakatan lainnya, para petani tidak akan dihukum karena membakar sisa tanaman yang dianggap sebagai penyebab polusi udara.
4. Sebanyak 60 petani telah jadi korban
Petani India membawa serta keluarga dalam protes menuntut pencabutan undang-undang pertanian baru. (twitter.com/Vikas)Pertemuan yang baru saja terjadi pada hari Senin dan tidak menemukan jalan keluar, membuat pertemuan akan kembali digelar pada tanggal 8 Januari 2021. Meskipun begitu, pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Persatuan Pertanian, Narendra Singh Tomar, masih berharap kesimpulan akan ditemukan pada pembicaraan selanjutnya.
Pemerintah masih menginginkan pembahasan undang-undang klausul demi klausul. “Kami ingin serikat petani membahas tiga undang-undang berdasarkan klausul” kata Singh Tomar seperti dikutip dari Hindustan Times. Serikat petani menolak permintaan tersebut.
Selama protes petani yang berlangsung, salah seorang juru bicara serikat petani yang bernama Rakesh Tikait mengatakan bahwa 60 petani telah kehilangan nyawa selama protes tersebut berlangsung. Dia mengatakan pada hari Senin, bahwa setiap 16 jam, satu petani meninggal dan itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan jawaban.
Baca Juga: Petani Protes Besar-besaran, Pemerintah India Buka Dialog
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
