Bentrok akibat Krisis Ekonomi, Sri Lanka Umumkan Status Darurat Publik
ilustrasi demonstrasi (Unsplash.com/ Chris Slupski)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Krisis ekonomi di Sri Lanka telah memicu orang-orang melakukan protes. Kekerasan terjadi di ibu kota Colombo dan puluhan orang ditangkap. Dengan situasi yang terus memburuk, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa pada Jumat (1/4/22) malam, mengumumkan status darurat publik untuk negaranya.
Sri Lanka telah mengalami krisis ekonomi dan semakin parah ketika dihantam oleh badai COVID-19. Negara itu telah melakukan kebijakan pemadaman listrik karena kurangnya bahan bakar. Beberapa bahan penting lain juga mulai menghilang dari pasaran.
Masyarakat melakukan protes sejak Kamis (31/3/22). Protes berujung kekerasan yang melibatkan bentrokan dengan pasukan keamanan, di mana mereka berusaha membubarkan massa dengan gas air mata dan meriam air. Puluhan petugas dikabarkan terluka dan puluhan peserta protes ditangkap.
Baca Juga: Menlu China Kunjungi Sri Lanka yang Berpotensi Gagal Bayar Utang
1. Protes sporadis yang berujung aksi kekerasan
Krisis ekonomi yang melanda Sri Lanka saat ini adalah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang melakukan protes karena menilai pemerintah telah gagal menyelesaikan masalah tersebut.
Tuntuntan agar Presiden Rajapaksa mundur dari jabatan juga terdengar. Dalam protes pada Kamis di sekitar kediaman presiden, orang-orang membawa lampu minyak dan membawa plakat bertuliskan "Saatnya Rajapaksa mundur."
Dikutip dari Al Jazeera, protes secara sporadis kemudian menyebar di beberapa kota di Sri Lanka selatan, tengah dan utara. Di Provinsi Barat, polisi bahkan memberlakukan jam malam yang berarti melarang perjalanan malam hari. Ibu kota Kolombo tercakup dalam aturan tersebut.
Massa yang berkumpul di dekat kediamaan presiden, sempat terlibat bentrokan dengan petugas keamanan. Protes lalu berubah menjadi aksi kekerasan. Dua bus militer dibakar, satu jip polisi hancur dan sebuah sepeda motor patroli serta satu kendaraan roda tiga tak luput dari amuk masa. Petugas keamanan dilempari dengan batu bata. Sebanyak 53 demonstran pun ditangkap, termasuk lima fotografer media.
Baca Juga: Ekonomi Anjlok, Sri Lanka Berharap Dipinjami Uang oleh IMF
2. Status darurat nasional diumumkan demi kepentingan publik
Di tengah ancaman kekacauan karena ketidakpuasan publik yang melancarkan protesnya, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengumumkan darurat publik nasional pada Jumat malam. Dia mengatakan keputusan itu diambil demi kepentingan publik, perlindungan ketertiban umum, dan untuk memastikan pemeliharaan pasokan dan layanan penting bagi kehidupan masyarakat, kutip Reuters.
Sejauh ini, belum ada informasi yang merinci ada berapa banyak korban luka dalam aksi bentrokan massa demonstran dengan petugas keamanan. Tapi seorang pejabat mengatakan setidaknya dua lusin polisi terluka. Dia tidak menjelaskan berapa banyak pihak pengunjuk rasa yang terluka.
Protes itu semakin menimbulkan kekhawatiran akan bahaya prospek ekonomi Sri Lanka yang telah suram. Menteri Pariwisata Prasanna Ranatunge mengatakan masalah utama yang dihadapi Sri Lanka adalah kekurangan valas, "dan protes seperti ini akan merugikan pariwisata dan memiliki konsekuensi ekonomi."
Baca Juga: Sri Lanka Barter Minyak dari Iran Senilai Rp3,5 Triliun dengan Teh
3. Perwakilan PBB prihatin dengan kekerasan yang terjadi
Bendera PBB. (Wikimedia.org/Denelson93)Sri Lanka, sebuah negara kepulauan yang berada di sebelah selatan India, memiliki jumlah populasi sekitar 22 juta jiwa. Krisis ekonomi karena disebabkan kurangnya mata uang asing, telah membuat kelangkaan bahan bakar yang diimpor.
Masalah itu telah menyebabkan pemadaman listrik yang berlangsung setengah hari atau lebih. Krisis juga telah memicu berkurangnya pasokan bahan makanan dan obat-obatan yang memicu kemarahan publik.
Dilansir BBC, protes terus berlanjut meskipun ada tindakan keras dari pasukan keamanan. Perwakilan PBB di Sri Lanka, Hanaa Singer-Hamdy, dia menyerukan pihak yang berkepentingan untuk menahan diri. "Kami memantau perkembangan dan prihatin dengan laporan kekerasan," katanya.
Presiden Rajapksa mendapatkan kekuasaan dengan kemenangan mayoritas pada 2019. Saat itu dia menjanjikan stabilitas untuk memerintah negara. Tapi kekurangan devisa telah menyebabkan negara itu kesulitan membayar impor bahan bakar, gas dan makanan, yang juga memicu terganggunya layanan listrik.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
