Darurat COVID-19, Spanyol Putuskan Madrid Lockdown
Warga Madrid menolak kebijakan lockdown yang dianggap diskriminatif pada hari Minggu (20/9) (twitter.com/JohnHeminge)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Madrid, IDN Times – Warga di ibukota Madrid dan sekitarnya akan menghadapi nasib penguncian wilayah (lockdown) baru. Jutaan orang akan terkena dampak dari kebijakan tersebut. Beberapa waktu lalu, penguncian wilayah sudah diusulkan. Akan tetapi pengadilan setempat membatalkan keputusan tersebut.
Jumat tanggal 9 September 2020, pemerintah pusat Negeri Matador memutuskan memberlakukan kondisi darurat dan memutuskan untuk mengunci ibukota Madrid. Spanyol yang dipimpin oleh pemerintahan sayap Sosialis, sudah tidak sabar karena persebaran infeksi virus corona terus melonjak.
Melansir data yang dikumpulkan dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa atau ECDC, Spanyol masih tetap menjadi negara terburuk di Eropa yang terpapar infeksi virus dari Wuhan, Tiongkok, itu. Spanyol menduduki peringkat pertama negara di Eropa dengan jumlah kasus 848.324 orang yang dikonfirmasi positif terpapar COVID-19.
1. Keputusan dilakukan agar sebaran infeksi tidak meluas ke penjuru negeri
Madrid jadi kota paling parah di Eropa yang terpapar virus corona. Ilustrasi (twitter.com/The Point)Madrid pernah mendapatkan protes penolakan keras dari warganya ketika melakukan kebijakan penguncian wilayah. Protes tersebut dianggap diskriminatif karena hanya diberlakukan pada beberapa wilayah miskin. Penguncian wilayah itu semakin membuat warga menghadapi kecemasan akan dampak ekonomi yang terjadi.
Namun, gelombang kedua COVID-19 yang membadai di Eropa telah membuat gejolak baru lonjakan virus corona. Menteri Kesehatan Spanyol, Salvador Illa, melansir dari kantor berita Reuters: “Kesabaran ada batasnya. Penting agar tingkat infeksi (virus corona) di Madrid tidak meluas ke seluruh Spanyol,” katanya memberi alasan, pada hari Jum’at (9/10).
Tujuh ribu personil kepolisian akan dikerahkan untuk menegakkan aturan penguncian wilayah terbaru itu. Aturan penguncian wilayah yang baru akan berdampak pada 3,8 juta penduduk Madrid. Selain itu, sekitar delapan atau semblan kota satelit di sekitar Madrid juga bakal terkena imbas dari kebijakan yang diberlakukan sehingga jumlah warga yang terdampak sekitar 4,8 juta orang.
2. Pemerintah lokal tidak tegak lurus dengan komando pusat
7.000 personil polisi akan diturunkan untuk menegakkan aturan lockdown kedua di Madrid. Ilustrasi (twitter.com/GlobalPandemic.net)Editor’s picks
Penjelasan Menteri Kesehatan Spanyol Salvador Illa terkait “kesabaran ada batasnya” adalah karena kebijakan penguncian wilayah sebelumnya digagalkan oleh pejabat Madrid yang melakukan gugatan ke pengadilan. Gugatan tersebut berhasil dimenangkan oleh pemerintah lokal Madrid sehingga penguncian wilayah sempat tidak bisa diberlakukan.
Namun, karena Madrid sampai saat ini menjadi salah satu kota yang paling parah terpapar infeksi virus corona di Eropa, dan musim liburan juga membuat warga melakukan perjalanan-perjalanan tidak penting, maka penguncian wilayah ingin segera dilakukan agar seluruh Spanyol tidak dihajar oleh COVID-19.
Pemerintah Madrid dikuasai oleh sayap Konservatif yang hampir selalu berselisih dengan pemerintah pusat. Karena perselisihan itu sering terjadi pada kebijakan-kebijakan yang diberlakukan, warga setempat jadi bingung dengan kondisi yang terjadi. Kebijakan penguncian wilayah di Madrid ditentang oleh pemerintahan lokal Madrid yang dipimpin oleh Isabel Diaz Ayuso.
Laman berita Associated Press mewawancarai salah satu penduduk Madrid yang bekerja sebagai mekanik, bernama Vicente de la Torre. Sang mekanik mengatakan “Yah, itu semua memuakkan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan atau apa yang tidak boleh kami lakukan,” ujarnya (10/10).
3. Perselisihan dan perbedaan pendapat antara pemerintah pusat yang Sosialis dan pemerintah lokal yang Konservatif terus terjadi
Menteri Kesehatan negara bagian Madrid tidak sepakat dengan kebijakan lockdown yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Ilustrasi (twitter.com/Onda Cero)Presiden negara bagian Madrid, Isabel Diaz Ayuso memiliki kebijakan yang lebih longgar untuk warga ibukota Madrid. Kebijakannya lebih moderat ketimbang kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan moderat masih cukup untuk mengendalikan persebaran virus corona di Madrid.
Menteri Kesehatan negara bagian Madrid, Enrique Ruiz Escudero, melansir dari laman berita The Guardian mengatakan bahwa memutuskan keadaan darurat di ibukota Madrid dan akhirnya melakukan penguncian wilayah adalah “serangan yang tidak dapat dibenarkan terhadap rakyat Madrid” (9/10).
Namun, Menteri Kesehatan pusat menyadari fakta bahwa ibukota Madrid adalah penyumbang dari sepertiga kasus secara nasional. Salvador Illa menjelaskan “Selama seminggu terakhir, 63 orang meninggal akibat COVID-19 di Madrid. 3.361 orang saat ini dirawat di rumah sakit. 498 orang berjuang untuk hidup di ruang perawatan intesif di wilayah tersebut. Kita bisa duduk diam atau kita bisa menghentikan (persebaran) virus. Politik adalah tentang melayani orang dan menghentikan virus,” katanya panjang lebar.
Baca Juga: Infeksi COVID-19 Melonjak di Rusia, Kremlin Tak Ingin Lockdown
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
