Resmi! Olaf Scholz Gantikan Angela Merkel Sebagai Kanselir Jerman

Scholz bentuk 'aliansi lampu lalu lintas'

Jakarta, IDN Times - Olaf Scholz, kandidat Kanselir Jerman dari partai Sosial Demokrat Jerman (SPD) kini resmi menggantikan Angela Merkel. Koalisi tiga partai SPD, Partai Hijau, dan FDP sepakat mendukung Scholz, sehingga koalisi itu cukup memiliki mayoritas suara di Budestag atau parlemen Jerman.

Jerman adalah salah satu negara Eropa yang memiliki sistem pemilu rumit. Sekalipun partai politik memenangkan pemilu, mereka belum tentu bisa memenangkan kursi kanselir. Masih diperlukan proses koalisi dengan partai lain agar terjadi kerja sama untuk mendominasi mayoritas parlemen kemudian membentuk pemerintahan eksekutif.

Dalam koalisi terbaru yang membuat Scholz menjadi Kanselir Jerman, ada kesepakatan untuk mempercepat transisi ekonomi hijau dan digitalisasi sambil tetap mempertahankan disiplin fiskal.

1. Aliansi lampu lalu lintas

Angela Merkel, perempuan pertama yang mendapatkan jabatan Kanselir di Jerman, telah mengumumkan akan mundur dari jabatan dan tidak akan ikut menjadi calon pada tahun ini. Dengan begitu, kepemimpinan Merkel sudah berakhir.

Namun, sebelum proses kerja sama partai politik di parlemen terbentuk, jabatan kanselir masih dipegangnya. Pada Rabu (24/11/21), Olaf Scholz yang menjadi calon Kanselir dari SPD, partai pemenang pemilu, berhasil merangkul dua partai lain untuk berkoalisi.

Dengan kesepakatan yang telah dibentuk Scholz, lelaki yang terkenal pendiam itu mendominasi mayoritas suara di Bundestag dan besar kemungkinan dirinya akan menjadi Kanselir Jerman berikutnya usai Angela Merkel berkuasa selama 16 tahun.

Menurut Reuters, aliansi tiga partai yang dibentuk Scholz dinamai 'aliansi lalu lintas.' Hal ini didasarkan pada warna kebanggaan partai masing-masing. SPD berwarna merah, FDP berwarna kuning dan partai Hijau berwarna hijau.

Baca Juga: Profil Olaf Scholz, Kanselir Jerman Pengganti Angela Merkel

2. Lampu lalu lintas sangat diperlukan untuk mengatur hal-hal dengan jelas

Koalisi tiga partai dianggap sebagai terobosan baru. Pasalnya, secara ideologis tiga mesin politik itu memiliki haluan yang berbeda. 

Dilansir Al Jazeera, dalam konferensi persnya di Berlin, Scholz yang diapit dua pemimpin partai FDP dan Partai Hijau menyampaikan, "lampu lalu lintas (merujuk kepada koalisi tiga partai) sangat diperlukan untuk mengatur hal-hal dengan jelas dan memberikan orientasi yang tepat, serta memastikan bahwa setiap orang bergerak maju dengan aman dan lancar."

Scholz juga mengingatkan, lampu lalu lintas pertama di Jerman dipasang di kota Potsdamer Platz pada 1924. Saat lampu lalu lintas itu dipasang, banyak orang Jerman yang mempertanyakan apakah lampu bisa berfungsi.

Faktanya, sampai saat ini keberadaan lampu lalu lintas di jalanan adalah tanda penting bagi para pengendara untuk beraktivitas secara teratur demi keselamatan mereka.

Scholz juga mengatakan, "ambisi saya sebagai kanselir adalah memainkan terobosan bagi Jerman melalui lampu aliansi ini."

Merkel adalah perempuan yang telah membawa Jerman menjadi raksasa ekonomi terbesar di Eropa. Perempuan yang fasih berbahasa Rusia berhasil mengantarkan Jerman melewati berbagai krisis.

Kepergiannya akan meninggalkan banyak lubang, yang mesti harus bisa diisi oleh para penerusnya.

3. Agenda progresif aliansi lampu lalu lintas

Setiap partai dalam koalisi akan menempati posisi strategis dan krusial dalam pekembangan Jerman ke depan.

Scholz dari SPD akan menjadi Kanselir Jerman, Christian Lindner dari FDP akan menjabat Menteri Keuangan, dan Robert Habeck dari Partai Hijau akan menjabat sebagai Menteri Ekonomi dan Energi, yang nanti portofolionya juga diperluas ke kebijakan iklim.

Dalam 177 halaman kontrak yang ditandatangani tiga partai, mereka disebutkan memiliki agenda yang progresif untuk Jerman melangkah ke masa depan.

Menurut Deutsche Welle, beberapa di antara agenda progresif tersebut adalah memastikan bahwa pada 2030 sekitar 80 persen listrik negara berasal dari sumber energi terbarukan. Ini adalah tuntutan dari Partai Hijau.

Kemudian, FDP menuntut agenda "rem utang." Ini berarti Jerman tidak akan mengambil utang baru yang selama ini dilakukan untuk mengatasi dampak ekonomi pandemik COVID-19.

Langkah progresif lainnya adalah penjualan ganja untuk rekreasi akan dilegalkan di toko-toko yang memiliki lisensi. Kemudian, pemilu akan dibuat legal sejak penduduk Jerman mulai berusia 16 tahun. Sebelumnya, hanya warga Jerman berusia 18 tahun yang dapat ikut memilih dalam pemilu.

Iklan atau informasi tentang perawatan aborsi juga dihapuskan. Ini membuat para dokter bebas memberikan edukasi dan menyampaikan informasi tentang aborsi tanpa takut untuk dituntut secara hukum.

Upah minimun pegawai akan dinaikkan, menjadi 12 euro atau sekitar Rp192 ribu per jam. Jumlah tersebut terbilang sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara, khususnya di Indonesia yang gaji per jam berkisar antara Rp17 ribu sampai Rp25 ribu.

Para imigran juga akan dipermudah dengan kebijakan baru, yang dapat dengan cepat memperoleh status kewarganegaraan Jerman setelah tinggal selama tiga tahun di negara tersebut.

Baca Juga: 6 Fakta Angela Merkel, Kanselir Jerman yang Segera Pensiun

Pri Saja Photo Verified Writer Pri Saja

Petani Kata

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topik:

  • Vanny El Rahman

Berita Terkini Lainnya