Setia dengan China, Pakistan Tolak Hadiri KTT Demokrasi Buatan Biden
Bendera Pakistan (Unsplash.com/Abuzar Xheikh)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pakistan melewatkan undangan The Summit for Democracy (KTT Demokrasi) yang diselenggarakan di Amerika Serikat (AS) secara vitual. Kantor Menteri Luar Negeri Pakistan mengumumkan penolakan undangan tersebut dengan kalimat politis.
Tidak ada kejelasan apakah penolakan undangan itu memiliki hubungan dengan China. Tapi, beberapa sumber menyebut, Islamabad memang berkonsultasi dengan Beijing mengenai masalah ini.
Total ada 111 negara yang diundang untuk ikut hadir dalam KTT Demokrasi. Selain pemerintah, pertemuan itu juga dihadiri oleh jurnalis, aktivis demokrasi, sektor swasta, dan tokoh masyarakat sipil. China dan Rusia termasuk beberapa negara yang tidak mendapat undangan.
Baca Juga: Joe Biden Akui Demokrasi Amerika Serikat Rapuh dan Tidak Kebal Ancaman
1. Pakistan tolak undangan KTT Demokrasi
Pakistan adalah salah satu negara dengan mayoritas muslim yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Imran Khan. Negara itu juga terkenal dengan sistem demokrasinya.
Dilansir laman resmi pemerintah AS, Pakistan termasuk negara yang diundang untuk berpartisipasi dalam KTT Demokrasi yang dihelat pada 9-10 Desember 2021. Namun, kantor Luar Negeri Pakistan mengatakan tidak akan menghadiri acara tersebut.
Media lokal The News hanya menyampaikan bahwa Pakistan tidak akan menghadiri pertemuan itu. Tapi, pengumuman yang disampaikan pada Rabu (8/12/2021) itu tidak merinci alasan Khan tidak memenuhi undangan Joe Biden.
Awalnya, Pakistan akan mengikuti acara tersebut dengan melibatkan tingkat kementrian, tapi pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak menghadirinya dengan berbagai alasan.
"Kami berterima kasih kepada AS karena mengundang Pakistan untuk berpartisipasi dalam KTT Demokrasi. Kami tetap berhubungan dengan AS mengenai berbagai masalah dan percaya bahwa kami dapat terlibat dalam masalah ini pada waktu yang tepat di masa depan," demikian keterangan Kementerian Luar Negeri Pakistan.
2. Islamabad berkonsultasi dengan Beijing ketika dapat undangan KTT Demokrasi
Dilansir dari The Tribune, informasi penolakan disampaikan bersamaan dengan pernyataan:
Editor’s picks
"Pakistan adalah negara demokrasi fungsional yang besar dengan peradilan yang independen, masyarakat sipil yang dinamis, dan media yang bebas. Kami tetap sangat berkomitmen untuk lebih memperdalam demokrasi, memerangi korupsi, dan melindungi serta mempromosikan hak asasi semua warga negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Pakistan telah melembagakan reformasi luas yang ditujukan untuk memajukan tujuan-tujuan ini. Reformasi ini telah menghasilkan hasil yang positif."
Dalam setahun terakhir, Biden belum pernah mengadakan pertemuan atau panggilan bilateral langsung dengan Khan. Tidak diketahui alasan pastinya. Namun, diyakini bahwa hubungan Pakistan-AS saat ini berada dalam titik yang terendah.
Beberapa sumber menginformasikan bahwa Islamabad berkonsultasi dengan Beijing sebelum penolakan menghadiri KTT Demokrasi.
Pakistan telah mendapat kucuran dana investasi yang besar dari Beijing. China adalah penyokong utama Pakistan ketika negara itu mengalami kesulitan finansial. Khan termasuk salah satu pemimpin dunia yang mendukung one-China policy dan mendukung upaya negara itu untuk bersatu dengan Taiwan.
3. PM Imran Khan desak AS-China kurangi ketegangan
Imran Khan (bermasker hitam), PM Pakistan (Twitter.com/Imran Khan)KTT Demokrasi yang digelar di AS telah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari China dan Rusia. China menganggap bahwa KTT Demokrasi itu adalah upaya AS menghidupkan kembali suasana Perang Dingin.
Wang Wengbin, juru bicara Kementrian Luar Negeri China, mengatakan bahwa KTT Demokrasi adalah upaya AS menentukan negara mana yang demokratis tanpa indikator yang jelas.
"AS menggunakan demokrasi sebagai panji untuk membagi dunia menjadi kubu-kubu yang berlawanan. AS mencoba mempersenjatai demokrasi dan menggunakannya sebagai alat untuk memajukan agenda geostrategisnya. Ia memajukan hegemoninya di bawah kedok demokrasi," kata Wengbin dikutip dari Xinhua.
Khan pada Kamis (9/12/2021) mendesak agar China-AS mengurangi ketegangan untuk mencegah hubungan makin memburuk. Keterangan itu disampaikan di sebuah seminar keamanan regional di Islamabad.
Khan menjelaskan bahwa Islamabad tidak ingin terjebak dalam Perang Dingin lain, seperti persaingan antara dua kekuatan dunia.
"Pakistan harus mencoba yang terbaik untuk menghentikan pembentukan blok-blok ini. Kita tidak boleh menjadi bagian dari blok mana pun," ucap Khan dikutip VOA News.
Pada saat yang sama, Khan juga mengklaim bahwa negaranya telah membantu AS untuk membuka hubungan dengan China pada 1970-an.
Baca Juga: China Sebut KTT Demokrasi AS Cara Biden Kumpulkan 'Penjahat'
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
