Skandal Pelecehan Seksual Parlemen, PM Australia Dukung Korban
ilustrasi pelecehan (IDN Times/Mardya Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Canberra, IDN Times - Politik dalam negeri Australia sedang hangat tentang skandal kasus rudapaksa dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh staf Parlemen. Korban yang bernama Brittany Higgins mengaku dirudapaksa oleh staf senior Parlemen pada Maret 2019. Awalnya dia tidak berani membuat laporan karena takut kehilangan pekerjaannya.
Tuduhan yang dilaporkan oleh Higgins telah membuat publik Australia terkejut dan marah. Mereka mengkritik pemerintah lemah dalam pengawasan.
Setelah Higgins berani membuat laporan, kini korban lainnya juga bermunculan dan memberikan laporan dalam kasus yang kurang lebih sama. Sampai saat ini ada empat korban pelecehan seksual yang berani membuat laporan.
1. Dirudapaksa di dalam Kantor Parlemen
Ilustrasi Pemerkosaan (IDN Times/Mardya Shakti)Brittany Higgins bekerja sebagai staf di kantor Menteri Industri Pertahanan yang dijabat oleh Linda Reynolds. Setelah berminggu-minggu kerja di kantor tersebut, suatu hari dia berangkat minum-minum bersama rekan-rekan. Pulang dalam keadaan mabuk, dia ditawari tumpangan oleh kolega namun mobil berbelok ke Gedung Parlemen. Di tempat itulah, Biggins mengaku telah dirudapaksa.
Melansir dari laman BBC, perempuan yang saat ini telah berusia 26 tahun itu mengaku "Pada dasarnya saya terbangun ketika dirudapaksa. Saya mulai menangis dan saya menyuruhnya berhenti," katanya memberikan pengakuan kepada salah satu wawancara di stasiun televisi Australia.
Higgins telah melaporkan hal tersebut kepada menteri dan dia akan didukung jika membuat laporan kepada polisi. Beberapa waktu, bahkan hingga dua tahun, Biggins tertekan dan tidak berani membuat laporan karena takut kehilangan pekerjaan.
Kini, ketika Biggins membuat laporan kejahatan tersebut, isu kasus kekerasan seksual menjadi isu paling hangat dalam jagat politik Australia saat ini. Kabar ini telah mengguncang perpolitikan di negeri Kanguru.
2. Skandal politik terbesar di Australia
Ilustrasi Pelecehan (IDN Times/Mardya Shakti)Politik Australia telah lama mendapatkan tuduhan sebagai lingkungan yang tidak bersahabat bagi pekerja perempuan dan hal tersebut telah mendorong dibentuknya lembaga pengaduan independen. Pengakuan yang dilaporkan oleh Brittany Biggins semakin membuat publik negara tersebut sadar bahwa ada ancaman yang berbahaya bagi pekerja perempuan di sana.
Melansir dari laman Australian Broadcasting Corporation, kini ada lagi perempuan yang mengaku sebagai korban pelecehan dari pelaku yang diperkirakan sama dengan yang merudapaksa Biggins. Munculnya korban lain tersebut telah membuat kasus menjadi skandal politik terbesar di Australia.
Editor’s picks
Dua perempuan sebelumnya yang telah membuat laporan adalah seorang staf dan seorang mantan relawan. Perempuan keempat yang membuat laporan hingga kini identitasnya masih disembunyikan. Namun ketika ia diberitahu nama pelaku yang diduga berbuat kejahatan terhadap Biggins, ia hanya meringis sambil mengingat bahwa pelaku "sangat busuk."
Perempuan keempat yang mengaku dilecehkan segera dihubungi oleh detektif dari Tim Pelecehan Seksual dan Pelecehan Anak dari Polisi Federal Australia. Ia diminta untuk datang membuat laporan resmi. Ia mengaku akan datang sebagai bagian mendukung Biggins dan menyadari betapa sulitnya jalan peradilan pidana dalam kasus tersebut.
Baca Juga: AS Terganggu Laporan Pelecehan Seksual di Kamp Xinjiang
3. PM Scott Morrison dukung badan pengaduan independen eksternal
PM Australia, Scott Morrison. (Instagram.com/scottmorrisonmp)Saat kasus ini pertama bergulir, PM Australia Scott Morrison membuat pernyataan yang menimbulkan kecaman. Oleh Biggins, pernyataan PM Morrison dianggap membuat "retorika yang terus-menerus menyalahkan korban." Menurut Biggins, itu sangat menyedihkan bagi para korban.
Setelah mendapatkan kecaman dari publik secara berulangkali, PM Morrison akhirnya meminta maaf jika pernyataannya dianggap keliru. Kini ia mendukung terbentuknya badan pengaduan independen eksternal sebagai tindak lanjut atas skandal pelecehan di lingkungan politik Australia.
Melansir dari laman Sydney Morning Herald, Morrison mengatakan "Saya tidak ingin berprasangka buruk tentang ini, tetapi yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa orang dalam keadaan (seperti) ini dapat mengangkat masalah tersebut," jelasnya.
Ia bersama dengan Menteri Kesehatan Federal, Greg Hunt, mendukung badan pengaduan agar korban pelecehan harus merasa bahwa mereka terus dapat maju tanpa berpikir merusak kariernya.
Namun apa yang menjadi pernyataan pemerintah federal tersebut mendapatkan tanggapan keras dari juru bicara Partai Buruh untuk perempuan, Tanya Plibersek. Plibersek mengatakan "Pernyataan awalnya, pernyataan selanjutnya, semuanya mengatakan seolah-olah dia (Biggins) harus memilih antara mencari keadilan dan mempertahankan pekerjaan."
Menurut Plibersek, itu sangat mengecewakan perasaan Higgins. Seseorang yang sudah menjadi korban pelecehan dan masih dipaksa untuk seakan-akan harus mempertahankan karirnya, adalah suatu hal yang mengerikan.
Lontaran kritik terus diajukan oleh pihak oposisi. Pihak oposisi menuduh bahwa pemerintahan Morrison tidak mampu melindungi pekerja perempuan di lingkungan parlemen. Mereka menuntut budaya kerja parlemen harus diubah menjadi budaya yang menghormati dan anti-diskriminasi terhadap perempuan.
Hingga saat ini pelaku penyerangan terhadap Higgins dan korban lainnya, identitasnya belum diungkap ke publik. Tapi menurut The Guardian, pelaku yang juga merupakan staf kolega Higgins tersebut sudah dipecat. Anehnya, pemecatan itu dengan alasan keamanan.
Baca Juga: Budayawan Yunani Ditahan karena Tuduhan Pelecehan Seksual
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
