Profil Xiomara Castro, Presiden Perempuan Pertama di Honduras 

Presiden terpilih Honduras yang bernama lengkap Iris Xiomara Castro Sarmiento ini lahir di Tegucigalpa pada 30 September 1959. Castro merupakan anak kedua dari lima bersaudara yang tinggal dan besar di ibu kota Honduras. 

Sementara itu, presiden berusia 62 tahun itu mengenyam pendidikan di Institut San Jose del Carmen dan Institut Maria Auxiliadora. Ia diketahui berhasil mendapatkan gelar Administrasi Bisnis tanpa masuk ke bangku perkuliahan. 

Pada 1976, Xiomara Castro menikah dengan seorang politikus bernama José Manuel Zelaya Rosales atau yang kerap disapa Manuel Zelaya. Setelah menikah, keduanya dikaruniai empat anak bernama Zoe, Hector Manuel, Hortensia Xiomara dan Jose Manuel.

Suami Castro, Manuel Zelaya, merupakan politikus beraliran kiri sekaligus mantan Presiden Honduras yang menjabat pada periode 2006-2009. Namun, Zelaya terpaksa mundur dari jabatannya pada 28 Juni 2009 setelah kudeta militer.

Kala itu, Zelaya diterbangkan oleh militer ke Kosta Rika dan Parlemen Honduras memutuskan untuk mendepaknya dari kursi presiden. Bahkan, eks presiden berusia 69 tahun itu dijerat dengan 20 pasal hukum, termasuk pengkhiatan dan penyalahgunaan kekuasaan, dikutip dari Britannica. 

Keputusan pemerintah saat itu menuai kontroversi dan mendapat kecaman dari PBB. Sedangkan Organization of American States (OAS) juga turut mendukung Zelaya dengan menangguhkan keanggotaan Honduras. 

Dilansir dari El Heraldo, Castro pertama kali memulai karirnya di dunia politik setelah menjadi pengurus cabang perempuan dalam Partido Libre. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada suaminya yang ikut dalam pemilu internal partai di tahun 2005. 

Sebagai seorang ibu negara, Castro juga ikut serta dalam program pembangunan sosial dan pernah berkolaborasi dengan PBB bersama ibu negara lainnya dalam mencegah serta menangani masalah perempuan yang terkena HIV. 

Setelah lengsernya Zelaya, ia juga memproklamirkan penolakan terhadap aksi kudeta militer di Honduras dan ikut melakukan demo bersama ribuan orang di jalanan. Aksi protes itu dinamai dengan Frente Nacional de Resistencia Popular (FRNP) yang menuntut kembalinya Zelaya. 

Seusai suaminya kembali ke Honduras, Castro bersama Zelaya mengungsi ke Kedutaan Brasil di Tegucigalpa. Hal itu dilakukan untuk menghindari penahanan, sebelum disetujuinya negosiasi dengan pemerintahan de facto di negara Amerika Tengah itu. 

Pada 2012, Castro resmi meluncurkan kampanye politik di sebuah acara di Departemen Santa Barbara. Dia berhasil menang sebagai calon utama yang dipilih oleh partainya untuk maju dalam pemilihan presiden di tahun 2013. 

Namun, saat itu Castro gagal memenangkan pilpres dan hanya bertengger di posisi kedua perolehan suara, usai kalah dari Juan Orlando Hernandez.

Empat tahun berselang, ia kembali bersaing dan Hernandez, lagi-lagi calon petahana itu berhasil memenangkan pilpres di tahun 2017. Meski terdapat desas-desus bahwa pemilu penuh akan kecurangan.  

Sementara itu, pada 2021 keadaan justru terbalik dan partai sayap kiri berhasil merebut suara mayoritas penduduk Honduras. Hal ini juga didorong terkuaknya ulah adik Presiden Hernandez, yang ternyata terlibat dalam aksi penyelundupan narkoba ke Amerika Serikat. 

Keberhasilan ini membuat Castro menjadi presiden perempuan pertama di Honduras. Selain itu, dia juga telah melepaskan Honduras dari rezim sayap kanan yang sudah berkuasa selama lebih dari 12 tahun usai insiden kudeta militer, dikutip dari BBC. 

Dilaporkan dari People, Castro berjanji dalam kampanyenya untuk mengeluarkan negara Amerika Tengah itu dari korupsi, kejahatan, dan keterpurukan. Bahkan, ia juga menyebut bahwa rezim Hernández yang terjerat skandal adalah diktator penyelundup narkoba yang penuh korupsi. 

Di samping itu, Castro juga berjanji untuk menghapus larangan penuh terhadap tindak aborsi di Honduras. Pasalnya, selama ini kebijakan di Honduras melarang segala bentuk aborsi, walaupun itu termasuk pemerkosaan, inses, dan kehamilan yang beresiko bagi nyawa sang ibu. 

Tak berhenti di situ saja, dia juga berjanji untuk membuka hubungan diplomatik dengan China dan menutup hubungan dengan Taiwan. Kemenangan Castro ini dianggap menguntungkan China, terutama setelah Nikaragua memutuskan keputusan yang sama, dilansir dari Miami Herald. 

Kendati demikian, Castro nantinya akan menghadapi tantangan besar dalam memimpin Honduras. Sebab negara Amerika Tengah itu tengah dihadapkan dengan isu kriminalitas, kekerasan, penyelundupan narkoba beserta migrasi penduduk ke Amerika Serikat.