Qatar: Semua Negara Harus Mendukung Taliban di Afghanistan

01 Sep 2021, 14:05 WIB

Menlu Qatar Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani bertemu dengan Kepala Politik Taliban (www.twitter.com/@MofaQatar_EN)

Jakarta, IDN Times – Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, mendesak negara-negara untuk bekerja sama dengan Taliban untuk mengatasi krisis keamanan dan sosial-ekonomi di Afghanistan. Menurut dia, mengisolasi Taliban hanya menyebabkan ketidakstabilan lebih lanjut.

Qatar, yang menjadi tuan rumah dialog perdamaian antara Taliban dan pemerintah Afghanistan sejak 2013, kini menjadi salah satu Negara Teluk mitra Amerika Serikat (AS) yang mendukung rezim Taliban.

“Jika kita mulai memberikan syarat dan menghentikan keterlibatan, kita akan meninggalkan kekosongan, dan pertanyaannya adalah siapa yang akan mengisi kekosongan ini?” kata Al Thani di Doha pada Selasa (31/9/2021), seperti dilansir Al Jazeera.

1. Kemajuan di Afghanistan hanya bisa terealisasi melalui dialog dan komunikasi

(Kabul, Afghanistan) ANTARA FOTO/REUTERS/Mohammad Ismail

Sejak penaklukkan Ibu Kota Kabul pada 15 Agustus 2021, belum ada satu pun negara yang mengakui pemerintahan Taliban. Legitimasi negara-negara Barat akan tergantung pada komitmen Taliban terhadap janji-janjinya, termasuk pembentukan pemerintahan yang inklusif, moderat, jaminan terhadap hak-hak perempuan, dan tidak menjadikan Afghanistan sebagai sarang teroris.

“Kami percaya bahwa tanpa keterlibatan kami tidak dapat mencapai kemajuan nyata di bidang keamanan atau di bidang sosial ekonomi,” kata At-Thani. Dia menambahkan bahwa persoalan politik berupa pengakuan atau penolakan adalah sesuatu yang bisa dikesampingkan demi kepentingan kemanusiaan.

“Peran kami adalah selalu mendesak mereka (Taliban) untuk memiliki pemerintahan yang moderat, yang mencakup semua pihak dan tidak mengecualikan pihak mana pun. Selama pembicaraan kami dengan Taliban, tidak ada tanggapan positif atau negatif,” ujar Al-Thani, mengacu pada pembicaraan baru-baru ini antara Qatar dan penguasa baru Afghanistan.

2. Fokus Jerman adalah persoalan kemanusiaan, bukan sikap politik

Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas. (Instagram.com/maas.heiko)

Pada kesempatan yang sama, hadir pula Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Mass, yang sedang mengunjungi negara-negara Teluk membicarakan situasi terkini di Afghanistan. Jerman memiliki kepentingan agar krisis di Afghanistan tidak menyebabkan lonjakan pengungsi, seperti lonjakan pengungsi dari Suriah pada 2015 lalu.

Hampir senada dengan Qatar, Mass melihat satu-satunya pilihan yang tersisa saat ini adalah berdialog dengan Taliban, walau dia tidak tegas mengakuinya.

"Saya pribadi percaya, tidak ada cara lain, kecuali berbicara dengan Taliban, karena kita tidak mampu untuk mengatasi ketidakstabilan di Afghanistan. Itu (ketidakstabilan) akan menguntungkan terorisme dan berdampak negatif pada negara tetangganya,” beber dia.

“Kami tidak mencari pengakuan formal, tapi kami ingin ingin menyelesaikan masalah yang ada, masalah orang-orang di Afghanistan, warga Jerman, dan staf lokal yang ingin meninggalkan negara itu,” sambungnya.

3. Perlu roadmap pembangunan pasca-krisis

Anggota layanan Departemen Pertahanan AS membela pesawat di Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afghanistan, Selasa, 17 Agustus 2021. (ANTARA FOTO/U.S. Air Force/Senior Airman Taylor Crul/Handout via REUTERS)

Hengkangnya pasukan Barat dari Afghanistan meninggalkan segudang persoalan kepada Taliban. Bukan hanya krisis ekonomi dan jutaan orang yang terancam kelaparan, Taliban juga harus menghadapi ancaman kelompok teror Islamic State-Khorasan (ISIS-K).

Kanselir Jerman Angela Merkel berharap keamanan Bandara Kabul tetap terjaga, karena negara-negara Barat mempertimbangkan bagaimana membuat lebih banyak orang keluar dari Afghanistan, sekalipun tenggat waktu misi evakuasi telah jatuh tempo.

Pembicaraan terus berlanjut mengenai siapa yang sekarang akan mengoperasikan Bandara Kabul. Para pejabat AS melaporkan bandara itu dalam kondisi buruk, dengan banyak infrastruktur dasarnya rusak atau hancur.

Marwan Bishara, analis politik senior Al Jazeera, menekankan pentingnya roadmap untuk mengurangi krisis di era pasca-perang Afghanistan.

“Peta jalan diperlukan untuk menstabilkan Afghanistan dan menghindari kekosongan strategis, politik atau militer, serta munculnya kelompok teroris ekstremis,” katanya.