Aktivis Bawa Norwegia ke ECHR soal Izin Eksplorasi Minyak
Ilustrasi bangunan 'offshore rig' di lepas pantai. (Pexels.com/Jan-Rune Smenes Reite)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Oslo, IDN Times - Para aktivis lingkungan membawa Norwegia ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (European Court of Human Rights/ECHR) perihal meminta ECHR untuk memutuskan rencana Norwegia yang mendapat izin lebih banyak soal pengeboran minyak di Kutub Utara, di mana hal tersebut dapat membuat kaum muda kehilangan hak mereka di masa depan serta melanggar hak atas lingkungan yang sehat. Bagaimana kronologinya?
1. Keputusan Norwegia memberikan lisensi eksplorasi minyak digugat oleh aktivis lingkungan dan LSM serta membawanya ke ECHR
Ilustrasi aktivis lingkungan yang melakukan aksi unjuk rasa. (Unsplash.com/Li-An Lim)Dilansir The Guardian, Sebanyak 6 aktivis dan dua LSM lingkungan, Greenpeace dan Young Friends of the Earth, membawa Norwegia ke ECHR perihal izin eksplorasi minyak yang berdampak pada lingkungan dan masa depan kaum muda.
Mereka (Aktivis dan 2 LSM lingkungan) ingin pengadilan menetapkan bahwa keputusan Oslo 2016 yang memberikan 10 lisensi eksplorasi minyak Laut Barents melanggar pasal 112 konstitusi Norwegia yang menjamin hak atas lingkungan sehat.
Menurut para juru kampanye dalam sebuah pernyataan yang mengumandangkan seruan mereka kepada ECHR, "Para pemerhati lingkungan berpendapat bahwa, dengan mengizinkan pengeboran minyak baru di tengah krisis iklim, Norwegia melanggar hak asasi manusia yang mendasar."
Sebelumnya, argumen para juru kampanye telah ditolak oleh tiga pengadilan Norwegia berturut-turut, yang mana keputusan pengadilan tertinggi negara itu menjelaskan bahwa pemberian izin minyak tidak bertentangan dengan konvensi Eropa tentang hak asasi manusia karena tidak mewakili risiko nyata dan langsung pada hidup dan integritas fisik.
Greenpeace dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa para juru kampanye menganggap putusan itu cacat karena "mengurangi pentingnya hak konstitusional lingkungan mereka, serta tidak memperhitungkan penilaian yang akurat soal konsekuensi perubahan iklim demi generasi yang mendatang".
2. Salah satu aksi yang menyerukan pembatasan emisi yang menyebabkan perubahan iklim
Ilustrasi bangunan 'offshore rig' di lepas pantai. (Pexels.com/Jan-Rune Smenes Reite)Baca Juga: Oslo Izinkan AS Bangun Fasilitas Militer di Norwegia
Aksi yang dilakukan oleh para pemerhati lingkungan tersebut merupakan bagian dari cabang hukum yang muncul di seluruh dunia, di mana penggugat pergi ke pengadilan guna mengajukan kasus pembatasan emisi yang menyebabkan perubahan iklim.
Editor’s picks
Kasus ini, mengikuti keputusan yang baru-baru ini oleh pengadilan Belanda untuk memerintahkan Royal Dutch Shell untuk mengurangi emisi karbon globalnya sebesar 45 persen dari tingkat 2019 pada akhir tahun 2030 dalam kasus penting yang dibawa oleh Friends of the Earth dan bersama 17.000 penggugat.
Seperti yang diketahui, Norwegia merupakan produsen minyak dan gas terbesar kedua di Eropa, di mana memproduksi sekitar 4 juta barel setara minyak per hari.
Pekan lalu, dikatakan bahwa sementara berinvestasi dalam hidrogen dan angin lepas pantai untuk transisi energi hijau, Norwegia akan terus mengesktrak minyak dan gas sampai setidaknya 2050 dan mungkin seterusnya.
Dilansir Reuters, seruan aktivis lingkungan tentang izin minyak Norwegia tersebut datang ketika, Equinor yang merupakan perusahaan minyak yang mayoritas dikendalikan oleh pemerintah, pada hari Selasa (15/6/2021) mengumumkan akan mempercepat investasi dalam energi terbarukan sambil juga terus meningkatkan produksi minyak untuk lima tahun ke depan.
Kementerian Minyak dan Energi Norwegia pun menolak mengomentari gugatan yang diajukan oleh aktivis dan LSM lingkungan.
3. Berbagai tanggapan aktivis iklim
Ilustrasi aktivis lingkungan dengan membawa papan yang bertuliskan 'No Nature, No Future'. (Pexels.com/Markus Spiske)Menurut Ella Marie Hætta Isaksen, salah satu aktivis yang semuanya berusia antara 20 dan 27 tahun mengatakan bahwa: "Bagi kita yang tinggal dekat dengan alam, dampak perubahan iklim sudah sangat dramatis. Kita harus mengambil tindakan sekarang guna membatasi kerusakan permanen pada iklim dan ekosistem kita untuk memastikan mata pencaharian bagi generasi mendatang."
Aktivis lainnya, dari masyarakat adat Sami di Norwegia utara, Lasse Eriksen Bjørn, mengungkapkan bahwa izin eksplorasi merupakan "pelanggaran pasal 2 dan 8 dalam konvensi Eropa tentang hak asasi manusia yang memberi saya hak untuk dilindungi dari keputusan yang membahayakan hidup dan kesejahteraan saya".
Bjørn juga menambahkan bahwa: "Budaya Sami berkaitan erat dengan pemanfaatan alam dan perikanan sangat penting. Ancaman terhadap lautan kita adalah ancaman bagi orang-orang kita."
Selain itu, seorang pemohon ketiga, Mia Chamberlain, mengungkapkan bahwa krisis iklim dan kelambanan pemerintah menghilangkan kepercayaannya akan masa depan serta menyebabkan depresi, "Permohonan kami ke ECHR bagi saya adalah manifestasi dari tindakan dan harapan dalam menghadapi krisis ini."
Baca Juga: UNDP-Norwegia Gelar Kompetisi Solusi Limbah Plastik di Laut Indonesia
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
