Pasca Insiden Kapal Masuk ZEE, Malaysia Panggil Dubes China
Bendera Malaysia. (Unsplash.com/mkjr_)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kuala Lumpur, IDN Times - Baru-baru ini Malaysia melalui Kementerian Luar Negerinya (Kemenlu) melayangkan protes dan memanggil Duta Besar China untuk Malaysia, Ouyang Yujing, perihal keberadaan dan aktivitas kapal-kapal China, termasuk kapal survei di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Malaysia di lepas pantai Sabah dan Sarawak. Protes tersebut diungkapkan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (4/10/2021) melalui laman resmi Kementerian Luar Negeri Malaysia.
1. Malaysia melayangkan protes terhadap China
Protes dan pemanggilan utusan China yang dilakukan oleh Malaysia merupakan kedua kalinya tahun ini sejak bulan Juni lalu dengan insiden yang sama, yakni aktivitas Beijing di wilayah Laut China Selatan yang disengketakan, di mana saat itu terdapat 16 pesawat angkatan udara milik China yang berada di wilayah udara dan kedaulatan Malaysia.
"Kehadiran dan aktivitas kapal-kapal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Malaysia 1984, serta Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982," ungkap Kemenlu Malaysia dalam pernyataannya.
"Posisi dan tindakan Malaysia yang konsisten didasarkan pada hukum internasional, dalam membela kedaulatan dan hak berdaulat kami di perairan kami. Malaysia juga sebelumnya telah memprotes pelanggaran batas oleh kapal asing lainnya ke perairan kami," pernyataan tersebut menambahkan. "Dalam menentukan posisi dan tindakan Malaysia terkait dengan masalah Laut China Selatan yang kompleks dan melibatkan hubungan antarnegara, kepentingan nasional Malaysia akan tetap menjadi yang terpenting."
Adanya insiden perihal pelanggaran batas, Malaysia tidak ingin sebenarnya ada pergesekan hubungan bilateral dengan China dan tetap ingin menjaga hubungan dengan mitra dagang terbesarnya.
"Malaysia menegaskan kembali bahwa semua hal yang berkaitan dengan Laut China Selatan harus diselesaikan secara damai dan konstruktif, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk UNCLOS 1982," ungkap pernyataan tersebut.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan, tidak menjelaskan secara rinci jumlah kapal yang terlibat atau kapan tepatnya insiden tersebut terjadi.
2. PM Malaysia Ismail Sabri Yaakob: Pemerintah tidak akan berkompromi dengan kedaulatan terkait dengan sengketa laut
Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Ismail Sabri Yaakob. (twitter.com/IsmailSabri60)Editor’s picks
Baca Juga: Iran Desak Biden Bawa AS Kembali ke Kesepakatan Nuklir Iran
Seperti yang dilaporkan oleh SCMP, Protes datang sehari setelah Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa Malaysia tidak akan berkompromi dengan kedaulatan soal sengketa laut.
Para pejabat di dua negara bagian semi-otonom Malaysia di Kalimantan, Sabah dan Sarawak juga telah lama mengeluhkan kehadiran China yang terus menerus di wilayah perairan Malaysia, di mana kapal penjaga pantai China yang berkeliaran di sekitar South Luconia Shoals.
Sebelumnya, pada bulan April dan Mei tahun lalu, Malaysia dan China pernah berselisih di mana saat itu kapal eksplorasi minyak West Capella yang dikontrak oleh perusahaan energi Malaysia, Petronas terlibat dalam perselisihan dengan kapal penjaga pantai China, yang mana insiden itu menarik perhatian Amerika Serikat (AS) dan Australia yang sedang mengadakan latihan militer di wilayah tersebut sebagai unjuk kekuatan terhadap Negeri Tirai Bambu.
3. China anggap Laut China Selatan yang dilalui perdagangan kapal senilai sekitar 3 triliun dolar setiap tahunnya sebagai wilayahnya yang berada di bawah "nine-dash line"
Ilustrasi peta Tiongkok. (Unsplash.com/Liam Read)Berdasarkan UNCLOS, Malaysia mengklaim perairan di Laut China Selatan yang membentang 200 mil laut dari pantainya, termasuk klaim landas kontinen yang diperpanjang yang diajukan bersama dengan Vietnam pada tahun 2009. Selain itu, Negeri Jiran tersebut juga mengklaim 12 pulau di Kepulauan Spratly.
Akan tetapi, China menolak pernyataan tersebut. Bahkan menurut Reuters, China mengklaim hampir semua Laut China Selatan yang kaya energi dan dilalui perdagangan kapal senilai sekitar 3 triliun dolar atau sekitar Rp42,6 kuadriliun setiap tahunnya.
Dilansir Al Jazeera, Selain Malaysia, ada Filipina, Vietnam, dan Brunei yang mengklaim bagian dari Laut China Selatan di lepas pantai mereka, di mana klaim tersebut tumpang tindih, sementara China mengklaim hampir seluruh wilayah di bawah apa yang disebutnya sebagai "nine-dash line" yang telah diputuskan oleh pengadilan internasional pada tahun 2016 sebagai pernyataan tanpa dasar.
Menurut Asia Maritime Transparency Initiative, Beijing memiliki 27 pos terdepan di perairan yang disengketakan, serta mengendalikan Scarborough Shoal yang direbutnya dari Filipina pada tahun 2012.
Baca Juga: Tegang dengan Azerbaijan, Iran Gelar Latihan Perang
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
