Jakarta, IDN Times - Ratusan warga Libya berunjuk rasa di depan kantor Badan Pengungsi PBB (UNHCR) di Tripoli pada Kamis (4/6/2026). Mereka menolak keberadaan imigran tanpa dokumen dan mendesak kelompok tersebut untuk segera meninggalkan wilayah Libya.
Aksi protes ini dipicu oleh penolakan warga setempat terhadap jumlah migran yang terus bertambah. Selain menuntut kepulangan para migran, massa juga mendesak agar kantor UNHCR di ibu kota Libya itu ditutup.
Massa berkumpul di kawasan Sarraj, Tripoli, dan mendirikan tenda di sekitar lokasi aksi. Mereka kemudian membawa truk berisi pasir untuk menutup gerbang utama kantor UNHCR.
"Rakyat Libya sudah menentukan sikapnya," seru salah seorang demonstran, dilansir Arab News.
Sejumlah pengunjuk rasa juga membawa poster yang meminta warga asing tanpa dokumen segera dipulangkan ke negara asalnya.
"Tidak boleh ada orang asing tanpa izin di negara kami, segera pulangkan mereka," bunyi salah satu poster yang dibentangkan.
Massa memblokir pintu masuk tersebut di bawah pengawasan ketat aparat keamanan. Tidak ada laporan mengenai keributan maupun korban luka dalam peristiwa tersebut.
Aksi ini didasari oleh dugaan demonstran bahwa UNHCR berupaya menempatkan migran tanpa dokumen secara permanen di Libya. Menanggapi hal itu, Misi PBB di Libya (UNSMIL) segera melontarkan bantahan.
"PBB di Libya menegaskan bahwa tidak ada lembaga kami, termasuk UNHCR, yang membuat program agar migran menetap di Libya," terang perwakilan UNSMIL.
Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, turut menyoroti banyaknya disinformasi yang beredar mengenai tugas PBB di Libya.
"Kami sangat prihatin melihat aksi unjuk rasa yang terjadi di luar kantor pusat UNHCR dan UNSMIL di Tripoli," ujarnya.
Pihak UNSMIL menambahkan, warga Libya memiliki hak penuh untuk menyampaikan pendapat secara damai, namun kebebasan tersebut harus didasarkan pada fakta. Pihaknya mengkhawatirkan penyebaran informasi keliru serta ujaran kebencian yang menargetkan pekerjaan kemanusiaan PBB di negara tersebut.
Sejak 2011, Libya memang menjadi jalur persinggahan utama bagi migran asal Afrika yang ingin menyeberang ke Eropa. Mereka umumnya melintasi jalur darat gurun pasir atau menempuh jalur berbahaya via perairan Laut Mediterania.
Selain sebagai wilayah transit, Libya lambat laun menjadi tujuan bagi para migran yang mencari pekerjaan, terutama di sektor kebersihan dan konstruksi. Menanggapi eskalasi fenomena ini, Penjabat Menteri Luar Negeri Libya, Taher al-Baour, menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk membiarkan para migran tersebut menetap.
"Negara Libya tidak sanggup menampung jumlah migran yang begitu banyak," tegas Taher.
Berdasarkan perkiraan PBB, Libya yang berpenduduk sekitar tujuh juta jiwa saat ini harus menampung lebih dari 900 ribu migran. Sebagian besar di antaranya merupakan warga Sudan yang melarikan diri akibat konflik bersenjata di negara asal mereka.
Lonjakan populasi pendatang ini memicu kekhawatiran tersendiri di kalangan warga lokal terkait potensi masalah sosial dan keamanan.
"Kejadian seperti ini sebelumnya tidak pernah ada di tengah masyarakat Libya," ungkap salah satu demonstran, Ahmad al-Ghasa.