Ratusan Warga Niger Demo Minta Pasukan AS Segera Pergi!

Dilansir France 24, demonstrasi tersebut diikuti oleh mahasiswa dan beberapa tokoh rezim militer. Mereka berada di depan gedung Majelis Nasional. Massa meneriakkan "Hancurkan imperialisme Amerika" dan "Pembebasan rakyat sedang berjalan". 

“Mereka mengatakan bahwa mereka (orang Amerika) akan pergi, jadi biarkan mereka pergi dengan damai dan secepatnya,” teriak Sheikh Ahmadou Mamoudou, seorang pemimpin agama terkenal, pada Sabtu (13/4/2024).  

Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Burkina Faso, Mali, Niger, dan Rusia. Penyelenggara meminta para demonstran untuk menahan diri dari slogan-slogan yang menghina AS atau membakar benderanya. 

Pada Maret, Niger bergabung dengan Mali dan Burkina Faso untuk membentuk kekuatan gabungan guna memerangi pemberontak yang telah lama berkecamuk di ketiga negara tersebut. Negara tersebut juga keluar dari blok politik dan ekonomi regional ECOWAS.

Dilansir Reuters, demonstrasi terjadi setelah kedatangan instruktur militer Rusia pada Rabu. Kedatangan itu merupakan bukti lebih lanjut dari keterbukaan junta untuk kerja sama yang lebih erat dengan Rusia, yang berupaya meningkatkan pengaruhnya di Afrika.

Pada Jumat, warga mengatakan tidak ingin bantuan pertahanan Rusia yang diterima menyebabkan kehadiran permanen.

“Kita tidak boleh melihat penerapan pangkalan militer asing di Rusia,” kata Abdoulaye Seydou, koordinator koalisi kelompok masyarakat sipil M62 yang memimpin protes anti-Prancis tahun lalu.

"Beginilah cara Prancis, Amerika, dan semua negara lain menetap di Niger. Dari kerja sama militer, mereka akhirnya menduduki sebagian besar negara kami," ujar Souleymane Ousmane, seorang mahasiswa.

Niger mengakhiri perjajanjian militer dengan AS pada Maret, yang mengizinkan sekitar 1.000 personel militer beroperasi di wilayah tersebut. Kesekapatan pada 2012 itu disebut dipaksakan secara sepihak oleh AS.

Jenderal penting AS menyarankan, setidaknya ada beberapa dukungan dari dalam junta untuk kelanjutan kehadiran militer, meskipun telah mengumumkan pencabutan perjanjian.

Salah satu program AS di negara tersebut adalah pangkalan drone yang dikenal sebagai Pangkalan Udara 201, yang menghabiskan biaya lebih dari 100 juta dolar AS (Rp1,6 triliun).

Kelompok pemantau krisis ACLED yang berbasis di AS mengatakan, kekerasan di Sahel tengah mencapai titik tertinggi pada 2023, dengan angka kematian akibat konflik di wilayah tersebut meningkat sebesar 38 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Organisasi tersebut menyampaikan lebih dari 8 ribu orang terbunuh di Burkina Faso pada tahun lalu.