Republik Kritik Biden soal Penarikan Pasukan AS di Afghanistan

Laporan Partai Republik mengklaim bahwa Biden gagal merencanakan dengan baik proses penarikan pasukan. Mereka juga dituduh mengabaikan berbagai peringatan saat Taliban dengan cepat menguasai kota-kota utama di Afghanistan.

Laporan tersebut mengkritik keras keterlambatan pemerintah Biden dalam merencanakan dan memulai operasi evakuasi warga sipil (NEO).

Menurut dokumen itu, para pejabat pemerintah khawatir bahwa memulai evakuasi akan dianggap sebagai tanda kegagalan. Akibatnya, mereka lebih mengutamakan pencitraan daripada keselamatan warga yang terancam bahaya di Afghanistan.

Laporan juga mengungkapkan adanya perbedaan pendapat antara militer dan Departemen Luar Negeri AS mengenai kemungkinan jatuhnya Kabul ke tangan Taliban. Beberapa staf Kedutaan Besar AS di Kabul bahkan mulai mengadakan pertemuan rahasia untuk merencanakan evakuasi. Hal ini dilakukan karena mereka khawatir pimpinan kedutaan tidak cukup mempersiapkan rencana evakuasi resmi.

Kegagalan perencanaan yang dikritik dalam laporan tersebut berujung pada sejumlah konsekuensi fatal. Evakuasi baru diperintahkan pada 15 Agustus 2021, tepat saat Taliban sudah menguasai ibu kota Kabul. Keterlambatan ini menyebabkan kebingungan tentang siapa yang memenuhi syarat untuk dievakuasi.

 "Pada akhirnya, tugas memilukan untuk menentukan siapa yang bisa atau tidak bisa masuk ke gerbang bandara sering kali diserahkan kepada anggota layanan dan petugas dinas luar negeri berpangkat rendah," tulis laporan tersebut, dikutip dari The Hill. 

Kekacauan evakuasi mencapai puncaknya dengan terjadinya pengeboman bunuh diri di Bandara Kabul pada 26 Agustus 2021. Insiden tersebut menewaskan 13 anggota layanan AS dan 170 warga Afghanistan. Lebih lanjut, laporan menyebut bahwa sekitar 100 ribu mitra upaya pemerintah AS terpaksa ditinggalkan di Afghanistan, terancam di bawah kekuasaan Taliban.

Laporan Partai Republik mengklaim Biden tidak terikat oleh Perjanjian Doha yang dinegosiasikan di bawah pemerintahan Trump. Namun, saat itu Biden berpendapat bahwa AS sudah terlalu jauh dalam proses penarikan untuk mengubah pendekatannya.

Demokrat mengkritik laporan tersebut karena dianggap mengabaikan kesalahan Trump dalam perjanjian penarikan pasukan. Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS membela perannya dalam evakuasi.

Juru bicara departemen, Matthew Miller, mengatakan bahwa laporan tersebut telah merugikan dengan mengandalkan informasi palsu dan menyajikan narasi yang tidak akurat.

Kontroversi ini tampaknya akan terus berlanjut. Ketua Komite Michael McCaul telah memanggil Menteri Luar Negeri Antony Blinken untuk bersaksi dalam sidang pada 19 September.

"Sebagai Menteri Luar Negeri selama proses penarikan dan NEO, Anda dipercaya untuk memimpin upaya ini dan mengamankan evakuasi yang aman bagi warga Amerika dan sekutu Afghanistan," tulis McCaul dalam surat panggilannya.