Revisi UU Prostitusi, Jepang Siap Pidanakan Pembeli Jasa Seks

Di bawah Undang-Undang Pencegahan Prostitusi 1956, pekerja seks jalanan terancam denda hingga pidana kurungan jika menjajakan diri di tempat umum. Sebaliknya, pembeli layanan tidak dijerat sanksi pidana apa pun, sehingga menjadikan aturan hukum Jepang sebagai anomali di antara negara-negara maju.

Pakar hukum menilai aturan lama ini justru melanggengkan praktik transaksi komersial karena pembeli merasa aman dari jerat hukum. Ketimpangan tersebut secara tidak adil hanya membebankan sanksi moral dan pidana kepada pihak penjual.

Dalam laporan akhirnya, panel penasihat menyarankan agar aktivitas negosiasi dan pencarian pekerja seks di ruang publik bisa dipidanakan. Selain menertibkan transaksi fisik di jalanan, aparat penegak hukum juga direkomendasikan untuk menindak tegas ajakan transaksi seksual melalui platform daring.

Kementerian Kehakiman dijadwalkan segera mengajukan revisi undang-undang ini ke parlemen guna melindungi kelompok rentan dari eksploitasi. Penegakan aturan baru ini diharapkan mampu memutus rantai perdagangan manusia yang kerap menyasar generasi muda.

Meski ada tuntutan untuk menerapkan model Nordik yang membebaskan pekerja seks dari hukuman, panel ahli memilih tetap mempertahankan sanksi bagi penjual di tempat umum demi alasan ketertiban. Panel juga membatasi definisi yuridis prostitusi hanya sebatas pada hubungan badan secara fisik.

"Jika undang-undang terus menargetkan penjual, mereka tidak akan berani melaporkan kekerasan kepada polisi karena takut dicap sebagai kriminal," keluh anggota kelompok penyintas industri seks, dilansir Channel News Asia.

Pembatasan definisi dan dipertahankannya sanksi bagi penjual ini menuai kritik dari pemerhati hukum karena dinilai belum melindungi korban secara utuh. Namun, pemerintah menegaskan akan tetap mengutamakan ketertiban umum sembari mulai menindak pihak konsumen.