Ribuan Petani Eropa Demo di Belgia Tolak Kesepakatan Mercosur

Kekhawatiran petani muncul akibat potensi banjir impor daging sapi, gula, beras, madu, dan kedelai berharga rendah dari Amerika Selatan. Produk-produk itu dinilai diproduksi dengan aturan yang lebih longgar dibanding standar UE. Salah satu sorotan utama adalah penggunaan pestisida yang telah dilarang di kawasan Eropa. Kondisi tersebut dikhawatirkan menekan harga panen lokal dan mengancam keberlangsungan hidup petani.

Selain soal impor, rencana perubahan besar pada skema subsidi pertanian juga memicu kemarahan. Dari sana, muncul kecemasan bahwa bantuan keuangan bagi sektor pertanian akan dipangkas.

“Kami di sini untuk mengatakan tidak pada Mercosur,” kata petani susu Belgia Maxime Mabille kepada AFP, dikutip dari France 24.

Ia menuduh ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen berupaya memaksakan kesepakatan itu seolah-olah Eropa telah berubah menjadi kediktatoran.

Di tengah aksi, sebuah traktor membentangkan spanduk bertuliskan, “Mengapa mengimpor gula dari belahan dunia lain padahal kami memproduksi yang terbaik di sini?”. Florian Poncelet dari serikat petani Belgia FJA menyebut protes serupa telah berlangsung sejak 2024 di Prancis, Belgia, dan sejumlah negara lain, dengan harapan tuntutan mereka akhirnya diperhatikan, dilansir dari Al Jazeera.

Perjanjian yang dinegosiasikan selama seperempat abad ini digadang-gadang membentuk kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia. Wilayah tersebut mencakup sekitar 780 juta penduduk dan mewakili seperempat produk domestik bruto (PDB) global. Pendukungnya memandang kesepakatan ini sebagai penyeimbang terhadap pengaruh China.

Di sisi lain, perjanjian itu juga diharapkan mendorong ekspor Eropa seperti mobil, mesin, dan anggur, terutama saat tarif Amerika Serikat (AS) meningkat. Meski mekanisme pengaman sementara telah disiapkan untuk menahan masuknya produk sensitif, penolakan dari berbagai kalangan justru kian meluas.

Prancis dan Italia berada di garis depan penentangan terhadap kesepakatan tersebut. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan negaranya belum siap dan perjanjian itu tak bisa ditandatangani dalam kondisi saat ini. Pemerintah Prancis kemudian menggandeng Polandia, Belgia, Austria, Irlandia, serta negara lain untuk mendorong penundaan. Paris juga menyatakan akan menolak setiap upaya pemaksaan tanpa perlindungan tambahan bagi petani.

Sebaliknya, Jerman dan Spanyol justru aktif mengampanyekan pengesahan. Kanselir Jerman Friedrich Merz mengingatkan keputusan perlu diambil segera demi menjaga kredibilitas UE dalam kebijakan perdagangan global. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menilai perjanjian ini dapat memperkuat posisi geo-ekonomi dan geopolitik Eropa menghadapi para pesaingnya. Dukungan serupa datang dari negara-negara Nordik yang ingin memperluas pasar ekspor mereka.

Sementara itu, Ursula von der Leyen mengadakan pertemuan yang ia sebut baik dan produktif dengan perwakilan petani Eropa untuk menampung aspirasi. Ia tetap bertekad merealisasikan kesepakatan tersebut. Namun, persetujuan minimal dua pertiga negara anggota UE masih dibutuhkan.