Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ilustrasi bendera Haiti. (pixabay.com/jorono)
  • Ribuan warga Haiti mendukung pengerahan 2.500 tentara El Salvador melawan geng, setelah kekerasan sejak 2022 menewaskan lebih dari 22 ribu orang dan empat teknisi Salvador hilang.
  • Pasukan gabungan merebut Stadion Sylvio Cator dan menghancurkan markas geng, tetapi El Salvador menyatakan misinya terbatas hingga teknisi ditemukan; Haiti meminta pasukan tetap bertahan.
  • ICG menilai Haiti belum memiliki strategi keamanan jangka panjang dan polisi lokal lemah, sementara operasi bilateral memicu kekhawatiran HAM setelah korban sipil akibat tindakan aparat meningkat.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ribuan warga turun ke jalanan ibu kota Port-au-Prince dan sejumlah kota besar di Haiti untuk mendukung pengerahan pasukan militer El Salvador dalam memerangi geng bersenjata pada Selasa (17/11/2026). Massa mengibarkan bendera dan membawa spanduk bertuliskan "Hidup Bukele" serta "Hancurkan Geng" untuk memuji Presiden El Salvador, Nayib Bukele. Mereka juga meneriakkan tuntutan agar aparat mengerahkan pesawat nirawak (drone) berpeledak dan anjing robot bersenjata ke wilayah kekuasaan geng.

Pengerahan sekitar 2,5 ribu tentara El Salvador ini berlangsung sejak Oktober 2026 melalui perjanjian bilateral terpisah dengan pemerintah Haiti. Operasi militer tersebut diluncurkan setelah empat teknisi penerbangan El Salvador yang tergabung dalam misi dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hilang akibat diserang geng pada 18 Oktober 2026. Kehadiran pasukan asing ini memicu harapan baru bagi warga di tengah krisis kekerasan yang telah menewaskan lebih dari 22 ribu orang sejak 2022.

1. Warga sambut keberhasilan operasi, tapi masa tugas pasukan belum pasti

Presiden El Salvador, Nayib Bukele. (Casa Presidencial , El Salvador, CC0, via Wikimedia Commons)

Warga lokal maupun diaspora Haiti di Miami, Amerika Serikat (AS), menyambut positif ketegasan militer El Salvador dalam menghadapi geng yang menguasai lebih dari 80 persen wilayah ibu kota. Geng kriminal selama ini kerap melakukan pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, hingga membakar rumah penduduk. Aparat kepolisian akhirnya membubarkan massa unjuk rasa dengan gas air mata pada Selasa sore saat kerumunan bergerak menuju stadion sepak bola nasional.

Stadion Nasional Sylvio Cator tersebut baru saja direbut kembali oleh pasukan gabungan Haiti dan El Salvador setelah dikuasai geng selama lebih dari dua tahun. Dalam operasi itu, Bukele mengklaim pasukannya menemukan sejumlah tengkorak manusia di bagian dalam stadion. Militer El Salvador sebelumnya juga menghancurkan markas salah satu geng utama menggunakan serangan helikopter pada 10 November 2026.

"Kami telah melihat angin perubahan di negara ini. Rasa takut yang bertahan begitu lama kini telah berpindah pihak," ujar Cliford Vital, seorang warga Port-au-Prince, dilansir The Haitian Times.

Di sisi lain, pemerintah El Salvador menegaskan bahwa ribuan pasukannya hanya bertugas melakukan misi penyelamatan dan akan ditarik pulang begitu keempat teknisi mereka ditemukan. Menteri Kehakiman Haiti, Patrick Pélissier, telah terbang ke San Salvador pada Senin (16/11/2026) untuk menyampaikan apresiasi sekaligus mendorong agar pasukan tersebut tetap bertahan. Namun, nasib keempat personel itu masih simpang siur setelah pemimpin geng 400 Mawozo, Wilson Joseph, mengklaim tanpa bukti bahwa mereka telah tewas setelah diculik di wilayah geng saingannya, Chen Mechan.

2. Pakar soroti ketiadaan strategi jangka panjang dan masalah polisi lokal

ilustrasi baku tembak (unsplash.com/Taiwangun)

Lembaga pemikir International Crisis Group (ICG) memperingatkan bahwa Haiti belum memiliki rencana keamanan jangka panjang jika pasukan internasional ditarik keluar. Operasi militer asing saat ini dinilai hanya memberikan kelegaan sementara untuk melemahkan geng, tanpa mampu membubarkan jaringan mereka. Serangan berskala besar tanpa strategi keluar yang jelas justru berisiko memicu aksi balasan terhadap warga sipil yang dituduh membocorkan informasi kepada aparat.

"Sebagian besar pasukan kini melancarkan serangan dengan perencanaan yang terlalu minim untuk mempertahankan pencapaian mereka dan mencegah eskalasi yang diperkirakan terjadi," kata Diego Da Rin, seorang analis di ICG, dilansir The Straits Times.

Ketiadaan strategi nasional ini diperparah oleh kegagalan pembentukan Dewan Keamanan Nasional akibat kekhawatiran pejabat akan penyalahgunaan intelijen terhadap lawan politik dan pengalihan anggaran. Berbagai lembaga bersenjata kini beroperasi dengan koordinasi yang tidak jelas di Haiti, mulai dari polisi dan tentara lokal, Pasukan Penindakan Geng (GSF) dukungan PBB, kelompok main hakim sendiri, hingga firma keamanan swasta Vectus Global milik pendiri Blackwater, Erik Prince. Unit-unit kepolisian bahkan kerap mengikuti pedoman operasional yang berbeda sesuai kemauan negara donor masing-masing.

Kondisi internal Kepolisian Nasional Haiti juga sangat memprihatinkan karena hanya memiliki maksimal 8 ribu personel aktif untuk melayani hampir 12 juta penduduk. Banyak dari personel tersebut hanya menduduki jabatan administratif dan tidak terlatih untuk pertempuran jalanan, sementara masa pelatihan rekrutan baru dipangkas dari tujuh bulan menjadi kurang dari empat bulan. Gaji polisi pangkat rendah yang hanya sekitar 300 dolar AS (sekitar Rp5,48 juta) per bulan sebelum potongan wajib serta sistem promosi yang tidak berbasis kinerja membuat sebagian aparat memilih bekerja sama dengan geng atau menyelundupkan senjata.

3. Kekhawatiran pelanggaran HAM dan lonjakan korban warga sipil

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (x.com/WhiteHouse)

Pengerahan militer melalui jalur di luar mekanisme multilateral memicu kekhawatiran terkait transparansi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Direktur Program Regional ICG, Renata Segura, menilai kedekatan Bukele dengan Presiden AS Donald Trump yang menyetujui misi tersebut 10 hari setelah berjalan, menunjukkan pergeseran menuju kesepakatan keamanan bilateral yang mengesampingkan pasukan PBB. Wakil Presiden El Salvador, Félix Ulloa, menolak mempublikasikan isi perjanjian tersebut dan menuding adanya agenda tersembunyi untuk mengkritik operasi mereka.

Pengamat juga mengkhawatirkan penerapan taktik tangan besi ala Bukele di Haiti akan memperburuk pelanggaran HAM, meski Pélissier mengklaim belum ada laporan korban sipil dalam operasi terbaru yang disebutnya profesional. Ketergantungan pasukan asing pada helikopter dan drone berpeledak dinilai tidak mengubah keseimbangan kekuasaan maupun penguasaan wilayah di lapangan. Sebaliknya, proporsi warga sipil yang tewas atau terluka akibat tindakan aparat keamanan justru melonjak 24 persen pada kuartal pertama 2026.

Data PBB mencatat sedikitnya 87 warga sipil, termasuk 21 anak-anak, tewas akibat serangan drone antara Juli 2025 hingga September 2026. Sepanjang 10 bulan pertama 2026, kekerasan bersenjata di Haiti telah menewaskan 4.595 orang dan melukai 2.050 lainnya. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM pun mendesak seluruh pasukan keamanan agar memprioritaskan keselamatan warga di tengah krisis yang membuat 5,8 juta penduduk kelaparan akut dan 1,5 juta orang mengungsi.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More