Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
ilustrasi bendera Israel. (unsplash.com/Stanislav Vdovin)

Intinya sih...

  • Lebih dari 100 ribu warga Israel protes pemecatan kepala badan intelijen Shin Bet oleh PM Benjamin Netanyahu.
  • Demonstrasi terjadi di beberapa kota besar Israel dengan tuntutan pembebasan sandera, sementara serikat pekerja mengancam mogok nasional.
  • Pemogokan dapat merugikan ekonomi Israel hingga Rp25,8 triliun per hari, dan sektor teknologi mengancam akan menghentikan operasinya.

Jakarta, IDN Times - Lebih dari 100 ribu warga Israel memenuhi Habima Square, Tel Aviv pada Sabtu (22/3/2025). Mereka memprotes keputusan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu memecat Ronen Bar, kepala badan intelijen Israel Shin Bet.

Netanyahu mengklaim pemecatan Bar disebabkan kegagalan Shin Bet mencegah serangan 7 Oktober 2023. Namun, Mahkamah Agung (MA) Israel telah mengeluarkan perintah membekukan sementara pemecatan tersebut hingga sidang digelar paling lambat 8 April. Beberapa pihak menduga pemecatan ini terkait penyelidikan dugaan suap dari pemerintah Qatar. 

"Musuh paling berbahaya bagi Israel adalah Benjamin Netanyahu," kata salah satu demonstran, Moshe Haaharony.

1. Gelombang protes meluas ke berbagai kota Israel

Demonstrasi tidak hanya terjadi di Tel Aviv tetapi juga menyebar ke Yerusalem, Haifa, Beersheba, dan Herzliya. Para demonstran mengibarkan bendera Israel sambil menuntut kesepakatan pembebasan sandera yang masih ditahan di Gaza. Mereka juga membawa spanduk bertuliskan "Jangan ada pertumpahan darah lagi" dan "Hentikan perang, sekarang!"

Keluarga sandera juga bergabung dalam demonstrasi. Shaul Levy, kakek dari mantan sandera Naama Levy, ikut dalam aksi protes di Beersheba. Para walikota dari beberapa kota besar seperti Tel Aviv dan Haifa menandatangani surat yang mendesak Netanyahu mematuhi putusan MA.

Pemimpin demonstrasi Shikma Bressler mengatakan bahwa rakyat Israel tidak akan mentolerir pemerintahan yang dianggap berkhianat.

"Teman dekat saya harus kembali ke Gaza untuk kelima kalinya saat para pejabat berpesta ria dan menolak perintah," ujar Bressler, dilansir Ynet.

Aksi protes terjadi saat Israel baru saja kembali meluncurkan operasi militer di Gaza pada Selasa (18/3/2025). Langkah ini menghentikan gencatan senjata yang sebelumnya memungkinkan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina.

2. Ancaman aksi mogok nasional

Serikat pekerja Histadrut bersama para pemimpin bisnis Israel mengancam melakukan aksi mogok nasional. Mereka menuntut Netanyahu untuk mematuhi putusan MA terkait penundaan pemecatan kepala Shin Bet.

"Israel adalah negara yang diatur oleh hukum, dan pemerintah tidak berada di atasnya. Negara ini berada di ambang kekacauan," kata Ketua Histadrut Arnon Bar-David, dilansir Arab News.

Pengamat memperkirakan pemogokan skala penuh bisa merugikan ekonomi Israel sekitar 5,8 miliar shekel (sekitar Rp25,8 triliun) per hari. Sementara, pemogokan parsial akan mengakibatkan kerugian harian sebesar 2,8-3,2 miliar shekel (sekitar Rp12,4-14,2 triliun).

Sektor teknologi yang vital bagi Israel, juga memperingatkan akan menghentikan operasi jika putusan pengadilan diabaikan. Koalisi lebih dari 200 pemimpin bisnis Israel meminta warga menolak arahan pemerintah jika krisis konstitusional terjadi. Para ekonom mengkhawatirkan peringkat kredit Israel bisa turun lebih jauh jika pemerintah terus menentang MA.

3. Netanyahu klaim berhak memecat kepala intelijen

Netanyahu mengklaim bahwa dirinya memiliki wewenang untuk memecat dan menunjuk kepala badan intelijen dan membantah adanya motif politik. Dia juga menyampaikan dalam pidatonya bahwa Israel akan tetap menjadi negara demokrasi, dilansir The Guardian.

Ronen Bar mengklaim dia dipecat karena menyelidiki kebenaran tentang serangan 7 Oktober. Shin Bet juga telah mulai menyelidiki hubungan antara kantor Netanyahu dengan pemerintah Qatar sejak Februari lalu.

Pemimpin oposisi Yair Lapid turut mendukung aksi pemogokan .

"Jika Netanyahu menolak mematuhi putusan pengadilan, maka pemerintahannya menjadi ilegal. Jika ini terjadi, seluruh negara harus dihentikan. Namun sistem keamanan adalah satu-satunya yang tidak boleh berhenti," kata Lapid, dilansir Al Jazeera.

Krisis ini terjadi saat Netanyahu sedang diadili dalam tiga kasus korupsi terpisah. Kasus tersebut mencakup tuduhan penipuan, penyuapan, dan pelanggaran kepercayaan.

Netanyahu seharusnya bersaksi dalam sidang korupsinya pada Selasa lalu. Namun pengadilan membatalkan sidang karena pada hari yang sama militer Israel melanjutkan operasi di Gaza.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Editorial Team

EditorLeo Manik